Aksi para pensiunan lakukan dengan membawa pengeras suara dan membentangkan beberapa spanduk untuk meminta Gubernur Sumut menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan PTPN II, bahwa para pensiunan harus mengosongkan rumah.

"Ayah (Gubernur-red) tolong kami, kami minta perlindungan ayah, bahwa kami akan digusur oleh PTPN II demi proyek Kota Deli Megapolitan," jelas Masidi dalam orasinya di depan pintu masuk, Rabu (24/2).

Bahkan Masidi menjelaskan dalam orasinya, sejak puluhan tahun sudah menempati rumah, tapi pihak PTPN II terus mencoba melakukan intimidasi. Maka pensiunan meminta kepada Gubernur agar PTPN II tidak menganggu keamanan dan kenyamanan pensiunan hingga tidak ada tindakan pengosongan.

"Ayah, kami minta supaya kami aman dan nyaman tinggal dirumah kami, dan berharap rumah kami jangan digusur oleh PTPN II," sebut Masidi.

Setelah beberapa menit berorasi, pihak staf dari Pemprov Sumut mempersilakan masuk perwakilan pensiunan dan pihak LBH Medan di ruangan Aula Rijal Nurdin. Namun selama 3 jam lebih baru ditanggapi dan dipertemukan oleh Staff Ahli Biro Perekonomian Gubernur Sumut, Agus Tripriyono.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Tripriyono menjelaskan, sesuai dengan peraturan Menteri BUMN, jelas lahan Eks PTPN II yang ditempati bagi karyawan atau pensiunan, maka diberikan kepada penghuni atau pensiunan.

"Sudah dijelaskan di peraturan Menteri BUMN lahan Eks PTPN II yang ditempati diberikan kepada penghuni atau pensiunan," jelas Agus.

Agus juga menambahkan, pihaknya akan menghubunhi pihak BPN wilayah Sumut dan pihak PTPN II untuk memastikan status tanah, dan panggil para pihak untuk penyelesaian masalah.

"Kami akan memanggil BPN dan PTPN II untuk memperjelas permasalahan ini," sebut Agus.

Selanjutnya juga LBH Medan yang mendampingi para pensiunan melalui Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang mengungkapkan, kedatangan mereka meminta kejelasan dari Pemprov Sumut tentang Lahan PTPN II yang ditempati Masidi, dkk.

"Bahwa perumahan pensiunan milik klien kami, merupakan termasuk Eks. HGU PTPN II seluas 5.873 Ha. maka PTPN II tidak berhak dalam mengalihkan lahan ke pihak lain, ini sudah melawan hukum," sebut Ali sapaan di LBH Medan.

Bahkan Ali menjelaskan sesuai SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 seluas 5.873,06 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II berdasarkan Risalah panitia B Plus disebabkan antara lain adanya perumahan pensiunan karyawan seluas 558,35 Ha maka secara yuridis telah jelas Eks HGU PTPN II dikuasai langsung oleh Negara.

"Dengan demikian para pensiunan berhak untuk mendapatkan pendistribusian tanah tanah ex PTPN II ini dari Negara yang diantaranya pada lokasi perumahan pensiunan Emplasmen Kebun Helvetia Dusun 1 Desa Helvetia, Labuhan Deli yang selama berpuluh tahun di tempati oleh Masidi, dkk," sebut Ali lagi.

Bahkan Ali juga menduga upaya pengalihan tanah yang dikuasai Negara secara langsung ini (eks HGU PTPN II) berhasil dialihkan menjadi HGB Kota Deli Megapolitan.

"Besar kemungkinan akan beralih menjadi Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya tidak lagi oleh para pensiunan atau kalangan masyarakat adat atau yang membutuhkan lainnya namun hanya dimiliki oleh segelintir investor untuk menumpuk kekayaan. sebanyak banyaknya," ungkap Ali.

(RZD)