Dinas Pemperdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lhokseumawe menggelar workshop tentang sistem rujukan dan manajemen kasus kekerasan berbasis gander untuk penanganan pengungsi Rohingya, Jumat (26/2) (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Lhokseumawe - Dinas Pemperdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lhokseumawe menggelar workshop tentang sistem rujukan dan manajemen kasus kekerasan berbasis gender untuk penanganan pengungsi Rohingya.
Dalam kegiatan tersebut, juga dihadiri peserta dari instansi Pemerintah Lhokseumawe maupun lembaga sosial yang terlibat dalam tim pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pengungsi Rohingya.
"Workshop ini juga atas kerja sama MoU dengan IOM dan DP3AP2KB Kota Lhokseumawe dalam pencegahan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak pengungsi Rohingya yang terkonsentrasi di BLK Kota Lhokseumawe," kata Kepala DP3AP2KB Lhokseumawe, Mariana, Jumat (26/2).
Mariana mengatakan, MoU ini sebagaimana diketahui dalam situasi pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir. Setiap Pemda termasuk Pemko Lhokseumawe di samping dilakukannya refocusing anggaran juga berkurang, dan dana transfer lainnya sehingga APKB tidak dapat berbuat lebih leluasa secara universal dalam melakanakan tupoksi OPD masing-masing.
"Termasuk OPD DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, khususnya dalam penaganan kasus-kasus kekerasan perempuan dan anak, terutama sekali dalam hal peningkatan SDM para pendamping baik internal maupun eksternal," ucapnya.
Mariana mengungkapkan, dengan adanya MoU tersebut membawa dampak positif terhadap peningkatan SDM, baik bagi personel DP3AP2KB sendiri maupun personel lain yang bersedia diajak gabung dalam tim penanganan kasus-kasus kekeraan perempuan dan anak pada umumnya, dan lebih khusus pengungsi Rohingya.
"Dengan pengalaman-pengalaman tersebut dapat diaplikasikan nantinya dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak etnis lokal. Di samping itu juga dapat menunjang sedikit kesejahteraan pribadi. Mudah-mudahan apa yang sudah dan akan dilaksanakan tim cepat terealisasikan secara finansial oleh pihak IOM," ungkapnya.
Mariana berharap, kepada peserta terkait workshop ini, ke depan dapat membekali diri dalam rangka kesamaan persepsi dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pengungsi Rohingya.
"Semoga kerja sama ini dapat berjalan dalam waktu yang panjang. Setiap kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa diatasi," tandasnya.
(JW/RZD)
