Permintaan itu dikarenakan harga jual gabah tetap bertahan di angka Rp 4.300 hingga Rp 4.500 per kilogram selama bertahun-tahun. Padahal harga insektisida dan pestisida terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Kondisi tersebut membuat biaya produksi lebih tinggi dari harga jual gabah. Alhasil petani harus 'gali lubang tutup lubang' alias mencari pinjaman setiap musim tanam tiba.

Apabila kondisi ini tidak diperhatikan, dikhawatirkan para petani tidak mampu bertahan hingga pada akhirnya menjual lahan pertanian mereka.

Menanggapi keluhan para petani, anggota DPRD Sumut, Ruben Tarigan, mengatakan bahwa permasalahan ini sudah pernah diatasinya saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Deli Serdang.

"Situasi itu merupakan efek negatif dari turun tanam serentak, selanjutnya membuat panen serentak (raya). Panen raya selanjutnya menimbulkan penawaran padi tinggi, membuat harga padi tidak naik," kata Ruben, Jumat (26/2).

Menurutnya sudah ada Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat agar pemerintah daerah untuk sementara menampung pembelian harga gabah saat panen raya. Dengan demikian, diharapkan permintaan dan penawaran terhadap gabah tetap stabil yang berdampak pada harga jual.

Sebelumnya, Ruben Tarigan memaparkan anggaran pemerintah yang bisa diterima masyarakat secara individual yaitu berasal dari Angggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), diantaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar(KIP), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumut, APBD Deli Serdang dan Anggaran Pendapatan Desa (APDes).

"Selain secara individu juga ada disalurkan ke dalam bentuk kelompok, misalnya untuk kebutuhan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan), seperti bantuan berupa alat pertanian," ujar Ruben.

(KAH/EAL)