Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kyaw Moe Tun, mengacungkan tiga jari di akhir pidatonya di depan Majelis Umum di Borough Manhattan di New York City, New York, AS, 26 Februari 2021. (United Nations TV/Handout via Reuters)
Analisadaily.com, Yangon - Utusan Myanmar di PBB mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk menghentikan kudeta militer di sana.
Negara Asia Tenggara itu berada dalam krisis sejak tentara merebut kekuasaan pada 1 Februari dan menahan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya, karena menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan November yang telah dimenangkan partainya.
Kudeta itu telah membawa ratusan ribu pengunjuk rasa ke jalan-jalan Myanmar dan menuai kecaman dari negara-negara Barat, dengan beberapa memberlakukan sanksi terbatas.
Lebih banyak protes direncanakan pada hari Sabtu, dan polisi turun secara paksa di beberapa bagian kota utama Yangon.
Duta Besar Myanmar, Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Majelis Umum PBB, dia berbicara atas nama pemerintah Suu Kyi dan mengimbau badan tersebut untuk menggunakan segala cara yang diperlukan untuk mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat.
"Kami membutuhkan tindakan lebih lanjut yang sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, untuk berhenti menindas orang-orang yang tidak bersalah. dan untuk memulihkan demokrasi," katanya kepada 193 anggota Majelis Umum PBB, menerima tepuk tangan setelah dia selesai.
Kyaw Moe Tun tampak emosional saat membaca pernyataan atas nama sekelompok politisi terpilih yang katanya mewakili pemerintah yang sah.
Menyampaikan kata-kata terakhirnya dalam bahasa Burma, diplomat karir itu mengangkat hormat tiga jari dari para pengunjuk rasa pro-demokrasi dan mengumumkan.
“Tujuan kami akan menang," kata dia dilansir dari Reuters, Sabtu (27/2).
Reuters tidak dapat segera menghubungi militer untuk dimintai komentar.
Para penentang kudeta memuji Kyaw Moe Tun sebagai pahlawan dan membanjiri media sosial dengan pesan terima kasih.
“Rakyat akan menang dan junta yang terobsesi dengan kekuasaan akan jatuh,” tulis salah satu pemimpin protes, Ei Thinzar Maung, di Facebook.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk “sinyal yang jelas dalam mendukung demokrasi” dan mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta.
Utusan China tidak mengkritik kudeta tersebut dan mengatakan situasinya adalah urusan dalam negeri Myanmar, dengan mengatakan pihaknya mendukung diplomasi oleh negara-negara Asia Tenggara yang dikhawatirkan para pengunjuk rasa dapat memberikan kredibilitas kepada para jenderal yang berkuasa.
Singapura mengatakan kekerasan terhadap warga sipil tak bersenjata tidak bisa dimaafkan.(CSP)