Setelah Dipecat, Dubes Myanmar Akan Terus Melawan

Minggu, 28 Feb 2021 08:11 WIB
2,328x
https://analisa.link/1015767/

Duta Besar Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kyaw Moe Tun, memberikan salam tiga jari di akhir pidatonya di New York. (Reuters)

Analisadaily.com, New York - Utusan Myanmar untuk PBB di New York berjanji akan melanjutkan perlawanan setelah junta memecatnya karena mendesak negara-negara untuk menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

"Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters, Sabtu (28/2).

08 Des 2024 16:58 WIB

Situasi di Myanmar Semakin Memburuk

04 Apr 2024 17:23 WIB

Ranjau Darat di Myanmar Sebabkan 1.052 Korban Sipil Tahun Lalu

Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan, bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat karena "mengkhianati negara".

Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun.

"Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di PBB di New York," kata juru bicara PBB, Stephane Dujarric.

Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB, tidak ada negara yang boleh mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.

Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia tersebut yang dapat mencapai puncaknya dengan pemungutan suara di Majelis Umum.

PBB sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing untuk perwakilan di badan dunia itu.

Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru.

Kyaw Moe Tun mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia berbicara untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional". Alamat seperti itu, yang bertentangan dengan mereka yang berkuasa di suatu negara jarang terjadi.

Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk sebuah komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan itu adalah pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional seperti itu.

Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional untuk memastikan kudeta ini gagal. Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China.

(CSP)

Berita Populer

Analisadaily.com adalah media online yang berkantor pusat di Medan. Analisadaily dikelola oleh PT. Media Warta Digital dan merupakan bagian dari kelompok usaha Analisa Group (Harian Analisa)