Mantan Sekjen Partai Demokrat yang kini menjadi anggota Komisi III DPR RI itu bahkan meminta pihak kepolisian membubarkan KLB yang tidak memiliki izin tersebut.

"Sudah cek langsung ke Kapolri bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal karena Polri, baik Mabes maupun Polda (Sumut) sama sekali tidak memberikan izin penyelenggaraan KLB," kata Hinca, Kamis (4/5) malam via seluler.

"Oleh karena penyelenggaraan KLB itu tidak ada izinnya, maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum. Jika tidak dibubarkan, maka negara membiarkan pelanggaran hukum itu. Kita protes keras," tegasnya.

Menurutnya keliru jika ada asumsi bahwa KLB ini tidak bisa dibubarkan karena menyangkut urusan internal partai politik.

"Selain itu alasannya ini urusan internal Partai Demokrat sehingga tidak bisa dibubarkan meski tidak ada izin, kita pastikan alasan ini tidak benar," sebutnya.

Selain alasan itu tak dapat dibenarkan oleh hukum, Hinca menduga penyelenggaraan KLB ini justru melibatkan pihak eksternal yang secara sengaja menjadi aktor intelektualnya.

"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," ungkapnya.

"Pak SBY, Mas AHY sebagai Ketum Partai Demokrat dan semua kader Partai Demokrat menuntut keadilan dari negara yang harusnya melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan didaftar secara hukum di Kemenkumham. Ini adalah kematian demokrasi yang diinginkan negara. Ini berbahaya dan mengancam kehidupan kita berbangsa dan bernegara," tukasnya.

(EAL)