Tentara Myanmar tampak berjalan dalam pengamanan unjuk rasa masyarakat (AP)
Analisadaily.com, Sydney - Menteri Luar Negeri Australia, Marise Payne, menyatakan penangguhan program kerja sama pertahanannya dengan Myanmar, karena tindakan keras yang intensif oleh militer terhadap protes besar-besaran atas kudeta bulan lalu.
Kata dia dalam sebuah pernyataan pada Minggu (7/3), Australia juga akan mengarahkan kebutuhan kemanusiaan segera ke Rohingya dan etnis minoritas lainnya.
"Kami akan memprioritaskan kebutuhan kemanusiaan dan yang paling mendesak dan berusaha memastikan keterlibatan kemanusiaan kami dengan dan melalui organisasi non-pemerintah, bukan dengan pemerintah atau entitas terkait pemerintah," kata Payne dilansir dari Channel News Asia, Senin (8/3).
Hubungan pertahanan bilateral Australia dengan militer Myanmar dibatasi pada area non-pertempuran seperti pelatihan bahasa Inggris.
Canberra juga akan terus menuntut pembebasan segera Sean Turnell, seorang ekonom dan penasihat pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi. Turnell telah ditahan dengan akses konsuler terbatas sejak kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemerintah terpilih Myanmar.
Ratusan orang berkumpul di kota terbesar di Australia, Sydney pada akhir pekan, mendesak pemerintah Australia untuk mengambil sikap tegas terhadap kudeta tersebut.
Salah satu negara Asia Tenggara itu dilanda kekacauan setelah tentara mengambil alih kendali negara dan menahan para pemimpin terpilih, dengan protes harian yang menurut PBB telah menewaskan lebih dari 50 orang.
"Kami terus mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk menahan diri dan menahan diri dari kekerasan terhadap warga sipil," kata Payne.
Serikat pekerja utama Myanmar telah meminta anggotanya untuk menutup ekonomi mulai Senin, karena negara itu pada Minggu menyaksikan salah satu hari protes terbesar.(CSP)