Tokoh masyarakat Tabagsel, Harry Lontung Siregar menegaskan hal itu usai menerima mandat sebagai Ketua Panitia Percepatan Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara di Medan.

Penyerahan mandat dilakukan sejumlah tokoh masyarakat Tabagsel, H Chairuman Harahap, mewakili sejumlah tokoh masyarakat Tabagsel yang hadir pada silaturahmi dan deklarasi kepanitiaan percepatan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara.

Menurut Harry Lontung, mandat yang diberikan kepadanya merupakan sebuah tugas berat yang tidak bisa dipikulnya sendiri. Untuk itu, selain dibantu Sekretaris Usman Hasibuan, Bendahara Miswar Lubis, serta unsur kepanitiaan lainnya, dia juga mengharapkan dukungan semua tokoh masyarakat Tabagsel.

Seluruh tokoh masyarakat Tabagsel harus kompak dan bersatu dan ikut serta memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan cita-cita luhur bersama ini.

"Jangan ada lagi yang marbada-bada (berkelahi)," kata Harry, ditulis Minggu (14/3).

Lebih jauh dikatakannya, pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sebenarnya sudah lama dirintis, khususnya saat Chairuman Harahap menjabat Ketua Komisi II DPR-RI.

"Namun, upaya ini sempat mittop (berhenti), karena adanya kebijakan moratorium pemekaran daerah dari pemerintah pada 2014 lalu," ujarnya.

Namun, saat ini peluang pemakaran kelihatannya sudah mulai terbuka kembali.

"Peluang ini harus benar-benar kita manfaatkan dengan baik, melalui lobi-lobi untuk politik, mewujudkan cita-cita luhur kita, melahirkan Provinsi Sumatera Tenggara," katanya.

Harry menegaskan, semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menyetujui sebuah pemekaran daerah sudah dipenuhi, baik dari segi kajian akademis, demografi, sosial budaya, potensi wilayah, dan lainnya.

"Pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara dari provinsi induknya Sumatera Utara merupakan sebuah keniscayaan, sejalan dengan dinamika masyarakat serta perkembangan zaman," kata Harry Lontung.

Sebelumnnya, tokoh masyarakat Tabagsel dan mantan Ketua Komisi II DPR-RI, Chairuma Harahap mengatakan, pemberian mandat kepada Harry Lontung Siregar dalam memimpin percepatan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara, merupakan langkah tepat.

"Pasalnya, dalam hal keberhasilan pemekaran ini, yang diperlukan tidak hanya dukungan masyarakat dan kajian akademis, tapi hal terpenting lainnya adalah kegesitan dalam melangkah serta melakukan lobi-lobi politik," kata Chairuman.

Sedangkan akademisi Dr HM Yusuf Harahap menyebutkan, semua persyaratan yang diperlukan untuk mewujudkan pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara sudah lebih dari cukup, di antaranya sepertiga dari wilayah Sumatera Utara adalah Tabagsel.

"Selain itu, sudah terbukti selama ini, semua daerah yang dimekarkan di Indfonesia tidak ada yang bertamnbah miskin. Semua daerah yang dimekarkanitu bertambah maju dan sejahtera," sebut Yusuf.

Ketua panitia deklarasi, Usman Hasibuan menyebutkan silaturahmi percepatan pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Tabagsel yang berasal dari Tapsel, Madina, Palas, Sipirok, dan Paluta.

Sejumlah tokoh Tabagsel juga terlibat dalam panitia percepatan pemekaran ini, antara lain Prof Syahrin Harahap, Prof Hermanto Siregar, Dr Chairuman Harahap, HM Yusuf Harahap, Shohibul Anshor Siregar, Doli Sinomba Siregar, Sarmadan Hasibuan, Mirza Nasution, Arifin Siregar, Zarlin Nasution, dan lainnya.

(HERS/RZD)