Dalam pertemuan itu, GMNI Sumut diwakili oleh Paulus Peringatan Gulo Selaku Ketua beserta rombongan menghadiri acara yang digelar di Desa Panigoran Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu Utara (Labura).

Dalam pertemuan itu, Paulus menanggapi konflik agraria yang sudah terjadi puluhan tahun lamanya di desa Panigoran, Kecamatan Aek Kuo, Labura. Menurutnya, pemerintah hari ini tidak berpihak kepada rakyat dan hanya mengedepankan kelompok oligarki dan kapital.

"Pemerintah seolah tutup mata pada persoalan sengketa lahan ini padahal sejatinya pemerintah harus hadir dan turun untuk melihat jeritan dari pada rakyat," katanya kepada Analisadaily.com, Senin (15/3).

Paulus Gulo juga merasa prihatin dan kecewa melihat kondisi akses aliran listrik yang sampai hari ini belum masuk ke desa tersebut. Saya sangat kecewa melihat pemerintah dan PT. PLN Persero sebab hingga saat ini belum adanya aliran listrik yang mengalir ke desa ini.

"Masyarakat yang tinggal di desa tersebut selama ini hanya menggunakan mesin Diesel untuk kebutuhan listrik sehari hari. Ditengah-tengah keterbatasan ini, masyarakat juga harus rela menggunakan listrik dengan mesin diesel tersebut hanya sore sampai malam hari, hal ini dikarenakan untuk menghemat bahan bakar dari mesin yang dipakai masyarakat," ucapnya.

"Saya sangat sedih melihat kondisi di desa ini, bahkan di rumah ibadah (masjid) tempat masyarakat beribadah dan juga sebagai arena belajar mengaji (baca Alquran) untuk anak anak juga menggunakan lilin dan penerangan seadanya," terang Paulus.

Paulus juga berharap dan meminta kepada pemerintah dan PT. PLN Persero untuk turun melihat dan menyelesaikan dengan segara terkait persoalan ini.

"Hal ini menyangkut amanat penderitaan rakyat dan masa depan generasi penerus bangsa kedepan," pintanya.

Sementara itu, Triani yang merupakan tokoh masyarakat Kelompok Tani desa Panigoran juga menyampaikan harapan besar kepada pemerintah agar konflik agraria ini selesai dan kami yang tinggal disini merasa aman dan nyaman.

"Harapan besar saya sampaikan kepada pemerintah, presiden Jokowi tolong perhatikan rakyatmu yang tanahnya hari ini dirampas oleh PT. Smart dan desa kami yang belum dialiri arus listrik," harapnya.

Ketua KTPHS Adi Kesuma menyampaikan ribuan terimakasih kepada DPD GMNI Sumut yang telah hadir dan juga peduli terhadap persoalan rakyat.

"Saya selaku ketua KTPHS mengucapkan ribuan terimakasih kepada DPD GMNI Sumut yang telah hadir dan turut serta mendampingi dalam memperjuangkan hak kami sebagai rakyat, sebab hak rakyat untuk rakyat," tutupnya.

(RZD)