Aung San Suu Kyi (AFP/EI Vattanac)
Analisadaily.com, Yangon - Pemimpin Myanmar yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, menghadapi dakwaan baru, dugaan korupsi, dari junta yang berkuasa saat ini. Tetapi menurut pengacaranya, itu sebagai tuduhan "tidak berdasar", namun bisa memastikan dia tidak akan pernah bisa kembali ke politik.
Kudeta pada 1 Februari yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi telah membawa ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menghadapi para jenderal, yang menanggapi dengan tindakan keras brutal yang menewaskan sedikitnya 200 orang.
Rezim militer baru telah mengeluarkan beberapa tuduhan terhadap peraih Nobel itu sejak dia ditahan bersama sekutu politik teratas, termasuk memiliki walkie-talkie tanpa izin dan melanggar pembatasan virus corona.
Pada Rabu malam, penyiar militer Myawady menayangkan video seorang pengusaha Myanmar yang mengaku memberinya total US $ 550.000 selama beberapa tahun.
Maung Weik mengatakan dia telah menyumbangkan uang kepada tokoh-tokoh senior pemerintah untuk kebaikan bisnisnya.
"Aung San Suu Kyi melakukan korupsi dan (pihak berwenang) bersiap untuk menuntutnya sesuai dengan undang-undang antikorupsi," kata seorang penyiar selama siaran dilansir dari Channel News Asia, Kamis (18/3).
Ini bukan pertama kalinya tuduhan korupsi diajukan terhadapnya. Pekan lalu seorang juru bicara junta mengatakan seorang menteri utama yang sekarang ditahan telah mengaku memberinya US $ 600.000 dan lebih dari 10 kg emas batangan.
"Tuduhan itu tidak berdasar," kata pengacara Aung San Suu Kyi, Khin Maung Zaw, kepada AFP.
"Aung San Suu Kyi mungkin memiliki kekurangan, tapi suap dan korupsi bukanlah sifatnya," katanya, menambahkan bahwa kebanyakan orang di Myanmar tidak akan mempercayai tuduhan tersebut.
Dia menambahkan, tuduhan penyuapan dalam kasus yang melawan "karakter pribadinya" dapat menyebabkan Aung San Suu Kyi "dilarang mengambil bagian dalam kegiatan politik.(CSP)