Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (26/3) (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah menyambut baik komitmen Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) beserta Inspektorat meningkatkan pengawasan di sektor pembangunan strategis pariwisata di Sumut.
Dengan adanya pengawasan, pria yang akrab disapa Ijeck tersebut mengharapkan target pembangunan tercapai dan rakyat sejahtera. Apalagi, Provinsi Sumut memiliki banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi daerah. Sumut juga memiliki destinasi wisata super prioritas yakni Danau Toba, yang juga menjadi perhatian Pemerintah Pusat.
"Kami harap kehadiran BPKP, bisa mengawasi kegiatan Pemprov Sumut dan memberi masukan atau solusi dari permasalahan yang ada, sebab tujuan kita adalah untuk pembangunan yang menyejahterakan rakyat," ujar Ijeck, usai Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Jumat (26/3).
Menurut Wagub, pembangunan tidak akan berjalan baik apabila perencanaan tidak tepat sasaran. Efisiensi seluruh OPD juga diharapkan Wagub menjadi fokus BPKP.
Wagub berpesan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota agar memiliki ide kreatif dalam mengembangkan pariwisata di daerahnya masing-masing. Pemprov Sumut sendiri sudah membuat program akan memberikan bantuan kepada Desa Wisata sehingga dapat lebih berkembang.
“Kita sudah programkan itu (bantuan untuk desa wisata), jadi mungkin tahun ini kita sifatnya kompetisi dulu dan sifatnya hadiah,” kata Wagub.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina menyampaikan, peningkatan nilai tambah sektor pariwisata masuk ke dalam fokus pembangunan provinsi Sumut tahun 2021. Untuk itu, ada beberapa program yang akan dilakukan Pemprov.
“Di antaranya peningkatan atau pembangunan jalan dan jembatan. Pembangunan prasarana fasilitas perhubungan, serta pemasaran wisata, pengembangan industri pariwisata, peningkatkan pelayanan perizinan, dan peningkatan promosi dan kerja sama investasi,” kata Sabrina.
Sekretaris Utama BPKP, Ernadhi Sudarmanto mengatakan, pariwisata merupakan isu strategis dalam pengawasan. Sebab pariwisata digadang-gadang menjadi sektor yang mendukung pemulihan ekonomi nasional. Hasil pengawasan BPKP diharapkan menjadi salah satu bahan bagi kepala daerah untuk menentukan arah kebijakan bagi sektor pariwisata di daerah.
“Dengan pengawasan ini harapannya target pariwisata tercapai, kemudian ekonomi tumbuh, masyarakat sejahtera,” ujar Ernadhi.
(RZD)
