Selain itu mereka juga meminta Wakil Bupati Dairi, Jimmy Sihombing, mengundurkan diri.

"Lengserkan Bupati dan Wakil Bupati," teriak seorang anggota Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Sumut, Irfan Nadeak, dalam aksi di Kantor Bupati Dairi, Selasa (20/4).

"Turun..turun..turun. Mundur..mundur..mundur," sambung para pengunjuk rasa.

Hal tersebut disuarakan sebagai bentuk kekecewaan para petani terhadap Pemkab Dairi.

Mereka menuntut realisasi janji Bupati Dairi terkait kepemilikan lahan yang dikuasai penduduk selama puluhan tahun dan menolak klaim dari PT Gruti.

"Kalau saya bilang Bupati, jawabannya penakut, ya..." ujar Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Dairi, Firman Lingga.

Berbagai ucapan pedas dialamatkan kepada Eddy Kelleng Ate Berutu. Namun tak seorangpun ASN yang berani membela pimpinannya di hadapan para petani.

Asisten Pembangunan Pemkab Dairi, Charles Bancin, awalnya ditolak massa untuk memberi tanggapan. Namun karena Bupati Dairi tak kunjung muncul, akhirnya Charles diberi kesempatan bicara.

Menurut Charles, Bupati Dairi sudah menyurati Gubernur Sumut untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat per 23 Desember 2020.

"Ada tahapan. Pemerintah sepakat dengan masyarakat. Namun belum ada tanggapan dari Gubernur," ujarnya.

Ketika ditanya keberadaan bupati, Charles mengaku tidak tahu. Sebab dirinya baru selesai rapat di Kantor DPRD Dairi.

(SSR/EAL)