Analisadaily.com, Yangon - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, kerawanan pangan meningkat tajam di Myanmar setelah kudeta militer. Tidak itu saja, krisis keuangan yang mendalam dengan jutaan orang diperkirakan akan kelaparan dalam beberapa bulan mendatang.
Analisis Program Pangan Dunia (WFP) menunjukkan, hingga 3.4 juta lebih banyak orang akan berjuang untuk membeli makanan dalam tiga hingga enam bulan ke depan dengan daerah perkotaan yang terkena dampak paling parah karena kehilangan pekerjaan meningkat di bidang manufaktur, konstruksi dan jasa serta kenaikan harga pangan.
"Semakin banyak orang miskin kehilangan pekerjaan dan tidak mampu membeli makanan. Respons bersama diperlukan sekarang untuk meringankan penderitaan segera, dan untuk mencegah kemerosotan yang mengkhawatirkan dalam keamanan pangan," kata Director Country, Stephen Anderson dilansir dari Reuters, Kamis (22/4).
WFP mengatakan, harga pasar beras dan minyak goreng telah naik masing-masing sebesar 5 persen dan 18 persen sejak akhir Februari, dengan tanda-tanda, keluarga di ibukota komersial Yangon melewatkan makan, makan makanan yang kurang bergizi, dan berhutang.
Badan tersebut berencana untuk memperluas operasi, tiga kali lipat menjadi 3,3 juta jumlah orang yang dibantunya, dan menarik $ 106 juta. Seorang juru bicara junta Myanmar tidak segera menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar.
Tentara Myanmar merebut kekuasaan dari pemerintah sipil yang dipilih secara demokratis pada 1 Februari, menjerumuskan negara Asia Tenggara itu ke dalam kekacauan dan menindak protes massa dan gerakan pembangkangan sipil nasional dengan kekuatan brutal, menewaskan lebih dari 700 orang.
Krisis telah membuat sistem perbankan macet, menutup banyak cabang, membuat bisnis tidak dapat melakukan pembayaran dan pelanggan tidak dapat menarik uang tunai. Banyak orang bergantung pada kiriman uang dari kerabat di luar negeri. Sebagian besar impor dan ekspor telah dihentikan dan pabrik-pabrik ditutup.
Bank Dunia memperkirakan PDB Myanmar akan berkontraksi 10 persen pada tahun 2021, kebalikan dari tren yang sebelumnya positif.
Sebelum kudeta, WFP mengatakan sekitar 2,8 juta orang di Myanmar dianggap rawan pangan.
Pandemi virus korona berdampak besar pada ekonomi, yang telah tumbuh karena muncul dari isolasi dan kesalahan manajemen keuangan selama beberapa dekade di bawah pemerintahan militer sebelumnya.
(CSP)
