Vaksinasi Covid-19 di Thailand (The Japan Times)
Analisadaily.com, Bangkok - Thailand mengonfirmasi berencana memasukkan 3 juta warga asing yang tinggal di negara itu dalam program vaksinasi massal, untuk melindungi seluruh penduduk di tengah kekhawatiran tentang cakupan akses vaksin Covid-19.
"Siapa pun yang tinggal di Thailand, apakah mereka warga Thailand atau warga asing, jika mereka menginginkan divaksin, mereka bisa mendapatkannya," kata Kepala Departemen Pengendalian Penyakit Thailand, Opas Kankawinpong, dilansir dari Antara mengutip Reuters, Kamis (6/5).
"Tidak ada satu orang pun yang aman sampai semua orang aman," tambahnya.
Pemerintah Thailand berulang kali mengatakan warga asing akan ditawari vaksin. Namun, kekhawatiran di kalangan ekspatriat di negara itu meningkat dalam beberapa pekan terakhir.
Beberapa pekerja asing melampiaskan rasa frustrasi di media sosial tentang kurangnya informasi publik dan masalah pendaftaran atau kebingungan tentang ketersediaan vaksin melalui jalur mandiri.
Thailand perlu mengimunisasi sekitar 50 juta orang untuk mencapai kekebalan kawanan untuk sekitar 70 persen dari populasinya, berdasarkan perkiraan jumlah 67 juta warga Thailand dan tiga juta warga asing.
Negara itu belum memulai program imunisasi massal tetapi telah memberikan vaksin pada sebagian besar pekerja garis depan dari stok 2,5 juta dosis vaksin Sinovac.
Sumber utama vaksin Thailand adalah dari sebuah pabrik lokal yang akan memproduksi vaksin AstraZeneca setelah Juni. Kecemasan atas ketersediaan vaksin telah meningkat saat Thailand menangani wabah terbesarnya sejauh ini.
Sedikitnya dua pertiga dari 336 kematian akibat Covid-19 terjadi hanya dalam sebulan terakhir. Kasus infeksi harian baru yang dilaporkan stabil pada sekitar 2.000 kasus sejak pertengahan April. Sebanyak 1.911 kasus baru Covid-19 dan 18 tambahan korban jiwa diumumkan pada Kamis.
Kementerian kesehatan Thailand sedang mengupayakan cara lain untuk memasukkan warga asing dalam program vaksinasi negara itu, termasuk melalui aplikasi seluler atau kontak langsung dari rumah sakit, menurut kementerian luar negeri.
(RZD)