Jepang adalah donor utama bagi Myanmar, dan telah menangguhkan bantuan baru setelah militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Menteri Luar Negeri, Toshimitsu Motegi mengatakan pembekuan dapat diperluas.

"Kami tidak ingin melakukan itu sama sekali, tetapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa akan sulit untuk melanjutkannya dalam keadaan seperti ini," kata Motegi surat kabar Nikkei dilansir dari Channel News Asia, Jumat (21/5).

"Sebagai negara yang mendukung demokratisasi Myanmar dengan berbagai cara, dan sebagai sahabat, kita harus mewakili masyarakat internasional dan menyampaikannya dengan jelas," ujarnya.

Jepang mengumumkan pada Maret, mereka menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar yang miskin sebagai tanggapan atas kudeta, meskipun belum menjatuhkan sanksi individu pada komandan militer dan polisi yang diterapkan oleh beberapa negara lain.

Motegi mengatakan, Jepang adalah penyedia bantuan ekonomi terbesar bagi Myanmar, dan Tokyo memiliki hubungan jangka panjang dengan militer negara itu.

Menurut Nikkei, Jepang memberikan bantuan pembangunan senilai US $ 1,74 miliar kepada Myanmar pada tahun fiskal 2019, lebih banyak daripada negara lain dengan angka yang diungkapkan. Angka bantuan China tidak dipublikasikan.

Lebih dari 800 orang tewas di Myanmar dalam kerusuhan sejak militer menggulingkan Aung San Suu Kyi dalam kudeta 1 Februari.

Seorang jurnalis Jepang yang ditangkap karena meliput kudeta dibebaskan minggu lalu dan kembali ke Tokyo.

Pembebasannya dilakukan ketika Jepang mengatakan telah menawarkan bantuan darurat sebesar $ 4 juta kepada Myanmar melalui Program Pangan Dunia.

Tokyo telah menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi dan pemulihan demokrasi.

Motegi menambahkan kepada Nikkei, Tokyo terus mengadakan dialog dengan junta.

"Kami memiliki lebih banyak variasi saluran di Myanmar, termasuk dengan militer, daripada Eropa dan AS," tambah Motegi.

(CSP)