Demikian dijelaskan Komisaris PT SSL, Muller Tampubolon, menanggapi kedatangan tim pansus kehutanan DPRD Sumut yang didampingi Pemerintah Kabupaten Padanglawas, beserta jajaran Polres Padanglawas dan masyarakat di desa tersebut.

"Pihak perusahaan siap bermitra dengan masyarakat Desa Sayur Matua dan Sayur Mahincat dengan pola kemitraan tanaman kehidupan dengan melibatkan Dinas Kehutanan, KPH VII Gunungtua serta Pemerintah Kabupaten Padanglawas. Dan kami harapkan terlaksana dengan waktu dekat," Kata Muller, Kamis (1/7).

Muller Tampubolon juga mengapresiasi dibentuknya tim pansus kehutanan DPRD SU, yang memfasilitasi penyelesaian konflik dalam kawasan hutan di Sumatera Utara, terutama di Kabupaten Padanglawas.

Dalam perjalanan sengketa lahan yang melibatkan perusahan dengan masyarakat bermula ketika PTPN II yang saat itu menguasai lahan di kawasan hutan areal Konsesi PT SSL.

Ketua Pansus Kehutanan DPRD SU yang diketuai Parsaulian Tambunan juga mengatakan, untuk mendudukan perkara sengketa lahan tersebut akan memanggil pihak PTPN II untuk mendapatkan data terkait keterlibatan perusahaan plat merah tersebut.

Terkait penyelesaian sengketa lahan, juga telah disepakati oleh semua pihak bahwa jalan penyelesaian masalah dilakukan dengan pola kemitraan. Hal ini dijelaskan melalui rapat dengar pendapat yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

(ATS/RZD)