Hal itu dikemukakan kaum EGM yakni Ketua DPC Gapeksindo Medan, Exel Korua Tobing, Donny Butarbutar, Ahuat Raka Tan T dan anak muda lainnya di bawah bimbingan Ketua Umum DPD Gapeksindo Sumut Erikson Tobing kepada wartawan, di Resto & Coffee Dante Jalan Saudara, Kecamatan Medan Kota saat berbincang-bincang membahas penegakan hukum dan pembangunan Sumatera Utara, belum lama ini.

Mereka yang juga sebagai rekanan muda di bidang jasa konstruksi ini mengapresiasi atas sikap tegas Jaksa Agung menindak jajarannya yang main proyek di Propinsi maupun kabupaten/kota.

Daniel Tobing bersama kaum EGM lainnya mengemukakan itu kepada wartawan setelah membaca salah satu berita di media cetak, Selasa (15/6) di mana Jaksa Agung akan menindak siapapun yang bermain-main dalam tugas. Seperti yang diungkapkan anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman pada rapat kerja bersama Jaksa Agung di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (14/6).

“Kami sangat mengapresiasi Jaksa Agung Burhanuddin bersikap tegas agar jajarannya berhati-hati untuk tidak bermain proyek. Dia berharap komitmen itu ditegaskan juga ke seluruh Kajati, termasuk Kajati Sumut agar pesan tersebut disampaikan ke seluruh Kajari yang ada di kabupaten/kota di Sumut,” kata Daniel Tobing.

EGM bersyukur pihak Kejaksaan Tinggi Sumut sudah mengingatkan agar seluruh Jaksa di Sumut tidak ikut bermain proyek. Seperti yang diungkapkan Kajati Sumut Ida Bagus Nyoman Wiswantanu SH MH melalui Kaspenkum Sumanggar Siagian kepada wartawan baru-baru ini. Bahkan pihak Kejati Sumut belum ada mencopot Kajari karena diduga main proyek.

”Kami dari Era Gapeksindo Muda bangga dengan Kajati Sumut, kita berharap pemerintahan yang bersih, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab makin ditingkatkan di Sumut. Semoga Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga menginstruksikan jajarannya mulai Kapolda sampai Kapolres agar tidak ikut main proyek,” harapnya.

Dikatakannya, biarlah pekerjaan proyek yang disediakan pemerintah melalui Kementerian, Provinsi, Pemkab/Pemko maupun BUMN dikerjakan oleh Asosiasi Jasa Konstruksi yang di dalamnya sudah bernaung perusahaan-perusahaan professional dan berkompeten di bidangnya. Aparat penegak hukum ikut mengawasi dan melakukan penindakan jika ada temuan penyelewengan di dalam penggunaan anggaran proyek.

Kaum milenial ini berharap kepada pemerintah sebagai penyedia jasa konstruksi menyerahkan pekerjaan kepada para asosiasi yang berkompeten. Sehingga, peran asosiasi yang sudah mendapat akreditas dari Kementerian PU PR bisa berperan dalam pembangunan di tanah air. Karena, profesionalisme, keahlian dan kecakapan dalam kerja ada pada asosiasi jasa konstruksi yang sudah dipercaya pemerintah.

“Agar tercipta mutu pembangunan yang berkualitas sesuai yang diharapkan Presiden Joko Widodo. Kami kaum muda juga sudah mempersiapkan kualitas SDM dan profesionalisme untuk mendukung para senior di Gapeksindo. Apalagi presiden sangat mendukung kinerja kaum milenial berkualitas. Karena kami ada untuk kemajuan bangsa dan negara,” tuturnya.

(BR)