Analisadaily.com, Medan - Penegakan protokol kesehatan (prokes) dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, harus didukung seluruh elemen masyarkat. Sebab tujuan Pemerintah Joko Widodo baik, yakni membendung laju penularan virus corona atau Covid-19 di tengah masyarakat. Penegakkan hukum bagi warga yang berkali melanggar prokes, seperi tidak memakai masker saat berada di ruang publik, atau membuat kerumunan melebihi kapasitas yang ditentukan, juga mutlak dilakukan petugas.

"Jika sudah berkali-kali melakukan pelanggaran, ya tindak saja secara hukum, jangan hanya dikasih sanksi seperti disuruh push up," ujar Ketua Vihara Setia Buddha Medan Tembung, Berry CWT saat dihubungi, Senin (19/7). Penetapan PPPKM di Medan, karenanya harus didukung karena mencegah agar tidak makin banyak warga meninggal akibat terinfeksi virus corona, terutama varian jenis Delta yang amat cepat menular.

Sosialisasi Kurang

Meski begitu Berry CWT mengkritik sikap-sikap aparat dalam menegakkan PPKM Darurat. Pertama lemahnya sosialisasi. Tanpa ada sosialisasi terlebih dulu, mereka tiba-tiba mendatangi pasar-pasar tradisional, termasuk menyisir pedagang di Asia Mega Mas. Para pedagang kecil dan eceran yang ekonominya tengah terpuruk akibat Pandemi Covid-19, tiba-tiba diminta menutup jualan mereka. Mereka tak pernah mendapat pemberitahuan lebih dulu. Kedua, lebih celaka lagi, pedagang yang melawan, semata karena belum tahu ada aturan PPKM Darurat, langsung mendapat perlakuan kasar.

Utamakan Pendekatan Manusiawi

"Ada petugas yang main rampas, atau menyerahkan barang dagangan pedagang, tindakan seperti itu jelas bukan cermin budaya kita," ujar Berry CWT. Seharusnya petugas melakukan pendekatan persuasif, manusiawi. Para pedagang dikasih pengarahan arti penting PPKM. Mereka diajak berdialog dari hati ke hati hingga tumbuh kesadaran mereka dan menaati PPKM. Ia percaya lewat pendekatan secara manusiawi, pedagang akan rela berkorban kehilangan penghasilan mereka untuk sementara waktu hingga PPKM Darurat dicabut masa pemberlakuannya.

Berry CWT, yang juga pengamat sosial dan budaya Tionghoa ini, pemberlakuan PPKM darurat ini, belum bisa meniru seperti di Tiongkok. Di sana, pemerintah bisa melakukan lock-down karena mampu menjamin kebutuhan hidup warga selama masa lockdown.

"Kita kan belum bisa seperti itu meski ada bansos. Karena itu boleh tegas dalam menerapkan PPKM, tapi jangan sampai kita kehilangan hati nurani terhadap rakyat sendiri,"ujarnya. Di sisi lain, seiring PPKM, Berry CWT juga berharap agar program vaksinasasi pemerintah terus digencarkan hingga makin banyak menjangkau warga sehingga tercipta herd immunity, atau kekebalan komunitas untuk memperkecil resiko penularan virus corona atau Covid-19.