Hal itu diutarakan Minggu (1/8) di Parapat. "Kita meminta kepada Kapolda Sumut untuk mengusut tuntas asal muasal tumpukan kayu pinus yang berada di lahan warga Desa Pardamean Sibisa, tepatnya di perbatasan Kabupaten Simalungun dan Toba," ucap Franky.

Dirinya juga meminta agar pihak kehutanan provinsi, baik KPH II Pematangsiantar dan KPH IV Toba agar segera melakukan cek lokasi.

"KPH diminta kooperatif. Agar segera terjun ke lokasi untuk melakukan cek. Apakah lahan tersebut di bantaran sungai atau tidak. Agar tidak menimbulkan efek longsor di kemudian hari," ujarnya.

Pantauan di lokasi, ratusan gelondongan kayu pinus di sepanjang bantaran Sungai Naborsaan perbatasan antara Desa Pardamean Sibisa, Kecamatan Ajibata, Toba, dengan Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, Simalungun, bertumpuk dan dibabat yang diduga ulah para oknum illegal logging.

Warga sekitar B Manurung (55) kepada beberapa media di Sibisa Kecamatan Ajibata, Toba, meminta agar Kapolda Sumut langsung menangani penebangan pohon pinus.

"Kita meminta Kapolda Sumut mengecek asal muasal tumpukan kayu pinus yang tertumpuk di lahan petani B Manik di Desa Pardamean Sibisa karena diduga hasil illegal logging," ujar Manurung.

Warga lainnya, P Sirait mengatakan, dampak perambahan pohon pinus, selain akan ekosistem di kawasan hutan sekitar Danau Toba, juga telah meresahkan masyarakat. Karena setiap hari suara mesin pemotong dan kendaraan pengangkut menimbulkan bising hingga menganggu kenyamanan masyarakat.

"Pengangkutan kayu bulat sebelum dipotong, dimuat menggunakan alat berat dan didistrubusikan dengan truk roda enam pada malam hari," terang Sirait.

Kepala Desa Pardamean Sibisa, Kertina Boru Situmeang, ketika dimintai keterangan melalui selulernya menjelaskan asal muasal tumpukan kayu di wilayah binaannya hasil penebangan pohon pinus dari Kecamatan Girsang, Simalungun, untuk diangkut menggunakan truk.

"Karena pengangkutan kayu hanya dapat dilakukan melalui Huta Silopak, Desa Pardamean Sibisa," tandasnya.

(FHS/RZD)