Apresiasi diberikan berdasarkan data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta hasil monitoring dan evaluasi Kemendagri sampai 6 Agustus 2021.

Apresiasi tersebut diberikan kepada 5 Provinsi (Lampung, Gorontalo, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat), 5 kabupaten (Pati, Kaur, Grobogan, Kulon Progo, Cianjur) dan 5 Kota (Metro, Denpasar, Palu, Ternate, dan Banjar Baru).

Tito Karnavian memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas pencapaian realisasi belanja daerah dengan persentase sebesar 49,30% dari total anggaran belanja serta melampaui persentase realisasi belanja daerah provinsi secara nasional sebesar 40,29%.

"Apresiasi ini merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Sumatera Utara yang telah mendukung kebijakan Pemerintah terkait percepatan realisasi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3687/SJ tanggal 28 Juni 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD TA 2021 untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi," tulis Tito dalam surat tersebut.

Awal yang Baik

Peningkatan belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunjukkan awal yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dapat dilihat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dicapai oleh Sumatera Utara yaitu untuk Triwulan II-2021 terhadap Triwulan II-2020 tumbuh sebesar 4,95 persen (y-on-y). Sedangkan terhadap triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,83 persen (q-to-q).

Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Sumut, Tuahman Franciscus Purba, bahwa struktur ekonomi di Pulau Sumatera secara spasial pada triwulan II-2021 didominasi oleh beberapa provinsi diantaranya Provinsi Sumatera Utara yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB di Pulau Sumatera sebesar 23,35 persen.

Prestasi yang diraih Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ini tidak lepas dari usaha dan upaya serta kerja keras Gubernur Sumut untuk terus memacu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar meningkatkan realisasi belanja. Upaya yang dilakukan salah satunya dengan melakukan rapat pimpinan secara rutin dengan seluruh Kepala OPD setiap minggu.

Bila dilihat dari struktur realisasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, persentase realisasi tertinggi adalah pada pengeluaran Pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMD yaitu terealisasi sebesar 99,28%. Pengeluaran ini tentunya diharapkan akan mendorong BUMD benar-benar optimal dan efektif kinerjanya untuk mendukung pemulihan ekonomi Sumatera Utara.

Selanjutnya diikuti oleh belanja transfer yaitu bagi hasil kepada Kabupaten/Kota yang terealisasi sebesar 74,31%. Realisasi belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota tentunya diharapkan dapat mendukung belanja masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Utara.

Konsistensi dan Berkesinambungan

Selanjutnya, sesuai harapan Mendagri agar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap konsisten dan berkesinambungan dalam mempertahankan laju capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

Oleh sebab itu Erwinsyah Tanjung dari Komisi B DPRD Sumut berharap agar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara terus berusaha dan berupaya melakukan percepatan realisasi belanja daerah melalui penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Hermansjah, turut mengapresiasi apa yang diperoleh Pemprov Sumatera Utara dan berharap pengelolaan keuangan daerah tetap konsisten serta berkesinambungan dalam mempertahankan laju pencapaian realisasi pendapatan dan belanja dalam APBD untuk mendorong pertumbuhan di daerah.

"Pencapaian ini juga diharapkan berkontribusi dalam mempercepat pemulihan ekonomi di masa Pandemi Copid-19, khususnya di Sumatera Utara," harap Hermansjah.

(HERS/EAL)