“Ini angin segar bagi masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Utara (Sumut). Dengan penggabungan tersebut, maka akan ada pemerataan industri khususnya industri pengolahan di Indonesia,” kata Pengamat Ekonomi Universitas Sumatra Utara (USU), Wahyu Ario Pratomo, Sabtu (18/9).

Legalnya merger ini dipastikan berlangsung pada 1 Oktober 2021. Hal itu diungkapkan Ketua Organizing Committee Integrasi Pelindo Arif Suhartono. “Pengumuman resmi terkait dengan isu merger telah dilakukan pada Rabu (1/9), secara resmi sudah diumumkan rencana merger. Maka, 1 Oktober 2021 sudah terlaksana,” ujarnya sembari mengatakan merger ini ditargetkan menjadi penguatan terhadap ekosistem logistik, transformasi pelabuhan kelas dunia, dan peningkatan nilai perusahaan.

Sejatinya merger Pelindo beri manfaat besar bagi Indonesia. Bagi pemerintah, merger Pelindo mempermudah koordinasi dengan satu pengelola pelabuhan di seluruh Indonesia. Selain itu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui dividen dan pajak. Termasuk foreign direct investment dan penurunan biaya logistik.

Sedangkan bagi masyarakat, merger meningkatkan produktivitas dan efisiensi lewat standardisasi proses bisnis dan pelayanan di pelabuhan yang berdampak pada penurunan biaya logistik secara bertahap. Pun terhadap efisiensi lalu lintas barang antarpulau melalui integrasi hub and spoke yang lebih terkoordinasi. Menariknya merger Pelindo akan membuka lapangan pekerjaan baru melalui investasi di sektor Pelabuhan yang semakin meningkat.

Sementara bagi perusahaan BUMN, merger akan menjadikan Pelindo go global, terciptanya integrasi menyatukan sumber daya keuangan, meningkatkan leverage dan memperkuat permodalan, efisiensi operasional dan capex (capital expenditure atau pembelanjaan modal). Selain itu terciptanya klasterisasi lini bisnis Pelindo memiliki value creation baru.

Kembali ke Sumut, bagi Wahyu, merger Pelindo adalah sesuatu yang luar biasa. Pasalnya, dari sisi posisi, pelabuhan di Sumut paling strategis. Letaknya di Selat Malaka. Selama ini pelabuhan di Sumut di bawah naungan Pelindo 1 kurang berkembang karena memiliki keterbatasan peralatan.

“Dengan penggabungan itu berarti tidak ada lagi masalah keterbatasan alat. Justru penggabungan ini semakin menguatkan aset perusahaan, pun sumber daya manusia perusahaan semakin kuat, dan potensi berkembang lebih besar,” terangnya.

Berada di jalur Selat Malaka, selat yang paling strategis untuk menghubungkan antara Eropa dan Asia, juga menjadi poin yang menguntungkan Sumut. “Kalau dari Jawa lagi kan turun ke bawah dia. Maka butuh beberapa hari. Jadi dengan penggabungan ini, kita optimis pelabuhan Indonesia akan lebih dapat bersaing. Lebih kuat,” sebut Wahyu.

Nantinya pascamerger ini, ungkap Wahyu, pelabuhan di Sumut akan menjadi pelabuhan yang bersaing dengan negara tetangga di ASEAN. Apalagi Sumut sudah mempunyai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei yang berada di Kabupaten Batubara.

Sei Mangkei ditetapkan menjadi KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 pada 27 Februari 2012 lalu dan merupakan KEK pertama di Indonesia yang telah diresmikan beroperasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 27 Januari 2015 lalu.

Akses dari KEK Sei Mangkei ke jalan lintas Sumatera kurang lebih 10 km. Sementara jarak ke Pelabuhan Kuala Tanjung kurang lebih 40 km dan jarak ke Bandara Internasional Kualanamu kurang lebih 110 km. Bagi Wahyu tentu itu menjadi potensi yang menguntungkan bagi Sumut.

Total luas lahan Sei Mangkei sekitar 2.000 hektare. KEK Sei Mangkei terbuka akan potensi industri lainnya terutama di sektor hilir dengan nilai tambah yang tinggi. Terpenting, kawasan ini memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik. KEK Sei Mangkei difokuskan untuk menjadi pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir berskala besar dan berkualitas internasional.

Harapan itu juga diaminkan Sekretaris Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumut, Edy Irwansyah. Sebagai sebuah asosiasi perusahaan Indonesia yang menangani dalam hal perkaretan, Gapkindo menyambut rencana integrasi Pelindo 1-4. “Dengan integrasi, diharapkan adanya peningkatan satu pelayanan, dan juga dapat menurunkan biaya logistik,” ungkapnya, Sabtu (18/9).

Tak Ada Ego Daerah

Tak dipungkiri Wahyu, merger ini pasti berdampak terhadap penghematan biaya logistik, yang sejalan dengan terciptanya pemerataan ekonomi di Indonesia khususnya Sumut. Sejatinya pemerintah provinsi maupun kabupaten menyambut baik merger BUMN Pelabuhan ini, “Pemda jangan berpikir sempit, dalam arti jangan selalu mengutamakan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” cetusnya.

Jangan pula Pemda mempersulit perizinan para investor, tegasnya. Pemda juga harus bersinergi, ikut terlibat untuk urusan sarana pendukung. “Tidak ada lagi ego kabupaten, provinsi maupun pusat,” bilangnya.

Setidaknya dalam hematnya, Pemda harus menyambut para investor dengan baik. Memberikan fasilitas dengan baik, karena Wahyu yakin merger ini menguntungkan daerah. “Jangan nanti sudah ada investor, belum lagi apa-apa, tapi sudah ada tagihan ini, tagihan itu yang mengatasnamakan PAD," ujarnya.

Bagi Wahyu, yang terpenting bagi daerah adalah industrinya masuk dulu. Ketika industrinya sudah maju dan berkembang pasti mendatangkan PAD. Dari industri itu akan mendatangkan lapangan pekerjaan. Sei Mangkei misalnya diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031.

Harapan itulah yang ingin Wahyu lihat atas Kuala Tanjung dan Sei Mangkei ke depan. Pasalnya, sejak Kuala Tanjung dibangun hingga saat ini, dia tak melihat dampaknya terhadap perekonomian. “Lucunya, pemerintah sudah tahu masalahnya tapi tidak ada solusi. Masalah di energi yang mahal kok tidak ada solusinya? Kenapa di Jawa murah di Sumut bisa mahal? Jadi kan ada masalah nih? Apa masalahnya? Kok gak bisa diselesaikan?” kritiknya.

Jokowi: Pelabuhan Harapan Negeri

Padahal, Kuala Tanjung dibangun berdasarkan harapan besar negara. Terbukti dengan kalimat Presiden Jokowi saat meresmikan pelabuhan tersebut. "Pelabuhan Kuala Tanjung akan menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia bagian barat. Kapasitasnya 60 juta TEUs (twenty-foot equivalent units) per tahun. Ini besar sekali," kata Presiden Jokowi saat groundbreaking Pelabuhan Kuala Tanjung, Batubara, Sumatera Utara.

Hari itu, enam tahun lalu, tepatnya Selasa, 27 Januari 2015. Presiden Jokowi beserta rombongan tiba di Kuala Tanjung menjelang siang hari. Didampingi oleh Menteri BUMN kala itu, Rini Soemarno, juga Gubsu-Wagubsu di masa itu, Gatot dan Ery, serta Bambang Eka Cahyana (mendiang) yang masa itu menjabat sebagai Dirut Pelindo 1, Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama. Pelabuhan Kuala Tanjung pun sah mulai dikerjakan. Tepuk tangan menggema, senyum Jokowi mengembang.

“Ini adalah pelabuhan harapan negeri,” katanya.

Nyatanya, saat ini biaya logistik nasional masih tergolong tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain, yakni sekitar 23 persen dari total Gross Domestic Product (GDP) Indonesia. Hal itu disebabkan oleh operasi dan infrastruktur pelabuhan yang belum optimal. Karena itulah, pemerintah melakukan integrasi Pelindo untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan, layanan logistik yang terintegrasi, serta meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN Layanan Pelabuhan melalui keunggulan operasional serta komersial dan keuangan.

Skema integrasi BUMN Pelabuhan dipilih karena mempertimbangkan beberapa faktor antara lain potensi penciptaan nilai yang efisien dan terkoordinasi secara sistematis, fokus kompetensi yang dimiliki saat ini, tingkat disrupsi yang tidak terlalu tinggi karena terdapat penyesuaian sinergi secara bertahap dari business as usual, cost of fund dapat dioptimalkan dengan sebagai entitas yang lebih besar dan kuat, entitas penerima penggabungan (surviving entity) bisa mengelola aset lebih baik dan efisien, serta penggabungan ini bisa segera diwujudkan karena bisnis yang dimiliki serupa.

Terkait dengan itu, Direktur Utama Pelindo 2 Arif Suhartono, juga Ketua Organizing Committee Integrasi Pelindo menuturkan, dengan integrasi nantinya akan ada pengelompokan atau klaster untuk kegiatan bisnis sejenis, yang akan dibagi menjadi empat, yaitu petikemas, nonpetikemas, logistik, serta marine and equipment. “Dengan adanya klaster bisnis ini diharapkan nantinya untuk setiap kegiatan memiliki layanan dan performansi yang sama, sehingga mampu mengelola aset lebih efisien dan menurunkan biaya logistik,” jelasnya dalam Sarasehan Media Massa Bersama Pelindo, Kamis, 1 Juli 2021, di Medan, yang juga dihadiri oleh Dirut Pelindo 1 Prasetyo, Dirut Pelindo 3 Boy Robyanto, Dirut Pelindo 4 Prasetyadi, dan jajaran Direksi Pelindo 1, 2, 3, dan 4.

Selanjutnya Arief mengungkapkan, kedepannya juga diharapkan dapat mendukung pengembangan industri di kawasan sekitar pelabuhan, hingga lebih jauh mendorong peningkatan konektivitas hinterland (daerah atau tempat produksi yang terletak di sekitar pelabuhan), volume ekspor impor, dan trafik pelabuhan. Penggabungan ini akan meningkatkan posisi Pelindo terintegrasi menjadi operator terminal peti kemas terbesar nomor 8 dunia dengan target throughput peti kemas sebesar 16,7 juta TEUs.

Melalui efek multiplier ekonomi, integrasi ini akan menumbuhkembangkan distribusi barang dan jasa antarwilayah, yang pada gilirannya disebabkan oleh indeksi kepuasan pelanggan yang makin tinggi, akan menciptakan investasi-investasi baru. Seiring itu, tenaga kerja bakal terserap lebih banyak. Di lain sisi, standarisasi produktivitas dan kapabilitas SDM juga kita tingkatkan. Tentunya integrasi ini akan meningkatkan kontribusi Pelindo bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Potensi Bisnis Baru

Penggabungan BUMN Pelabuhan merupakan langkah tepat dan relevan untuk menyesuaikan dengan kemajuan industri yang makin pesat seiring kemajuan teknologi dan informasi. Sebagai perusahaan operator pelabuhan yang memiliki peran besar dalam menjaga rantai distribusi logistik dan berimplikasi pada kemajuan ekonomi negara, memang diperlukan terobosan melalui integrasi BUMN Pelabuhan.

Terkait itu, Direktur Utama Pelindo 1 Prasetyo juga menegaskan, bahwa rencana sinergi integrasi ini mendapat dukungan penuh dari Serikat Pekerja seluruh Pelindo yang disahkan dalam penandatanganan berita acara kesepakatan yang dilakukan oleh Ketua Serikat Pekerja Pelindo 1, 2, 3, dan 4 bersama para direktur utama di Bali pada 25 Juni 2021 lalu.

Prasetyo menambahkan, dengan adanya sinergi dan integrasi ini, Pelindo diharapkan dapat memiliki kendali strategis yang lebih baik serta system operasional pelabuhan yang terstandar. Standarisasi pelayanan akan berdampak pada efisiensi biaya logistik dan peningkatan kepuasan pelanggan. Sinergi dan integrasi juga dapat memperkuat keuangan perusahaan dan meningkatkan produktivitas SDM.

“Dengan adanya integrasi ini akan lebih banyak penciptaan kreativitas atau bisnis baru akan semakin besar potensinya. Dan nantinya di line bisnis akan menjadi satu misalnya di bisnis sektor peti kemas, standarisasi menjadi satu, sehingga pelayanan akan menjadi standar baik di Belawan maupun di Makassar,” pungkas Prasetyo.