Ketegangan bermula saat Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menyebut pemerintah India telah melakukan teror terhadap komunitas muslim di negaranya.

Dalam pidatonya yang disampaikan melalui rekaman video, Jumat (24/9), Imran juga menuduh Perdana Menteri India, Narendra Modi, berencana membersihkan India dari umat muslim.

Kemudian ia menyampaikan sejumlah topik seperti perubahan iklim, islamofobia global dan penjarahan negara berkembang oleh elit korup.

Namun pandangan Imran Khan tentang India, termasuk pemerintahan Modi yang disebutnya sebagai fasis, paling menyita perhatian.

"Bentuk islamofobia terburuk dan paling luas sekarang menguasai India," kata Imran dalam pidatonya, dilansir dari Al Jazeera, Minggu (26/9).

"Ideologi Hindutva yang dipenuhi kebencian, yang disebarkan oleh rezim RSS-BJP fasis, telah melepaskan ketakutan dan kekerasan terhadap komunitas muslim India yang berjumlah 200 juta orang," kecamnya.

Menurutnya di bawah pemerintahan Modi, India telah mencabut otonomi Kashmir, satu-satunya wilayah mayoritas muslim di India.

Sementara Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang menyampaikan pidatonya di Sidang Umum PBB, Sabtu (25/9), mengatakan bahwa tidak ada negara yang harus mengeksploitasi kekacauan di Afghanistan untuk keuntungannya sendiri.

Dia juga meminta masyarakat internasional untuk membantu perempuan, anak-anak dan minoritas Afghanistan, serta tidak menjadikan negara itu sebagai basis untuk menyebarkan teror.

"Kami perlu waspada dan memastikan bahwa tidak ada negara yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit di sana, dan menggunakannya sebagai alat untuk kepentingan egoisnya sendiri," kata Modi yang disinyalir menyasar Pakistan.

Pakistan Memelihara Teroris

Seorang diplomat muda India, Sneha Dubey, turut menanggapi pertanyaan Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan.

Menurutnya Pakistan telah melindungi dan memuliakan dalang al-Qaeda, Osama bin Laden, yang dibunuh oleh pasukan khusus Amerika Serikat tahun 2011 di Abbottabat, Pakistan.

"Pakistan memelihara teroris di halaman belakang mereka dengan harapan bahwa mereka hanya akan membahayakan tetangganya," kata Dubey.

Dia juga menyoroti kekerasan terhadap minoritas di Pakistan serta 'genosida agama dan budaya' pada tahun 1971 ketika Bangladesh meraih kemerdekaan.

"Tidak seperti Pakistan, India adalah demokrasi pluralistik dengan populasi minoritas yang substansial yang telah memegang jabatan tertinggi di negara ini," sambung Dubey.

Kemudian diplomat Pakistan, Saima Saleem, mempermasalahkan pendapat Dubey yang mengatakan bahwa Kashmir adalah masalah internal mereka.

(EAL)