Penyerahan cinderamata disela Workshop Pendidikan 'Peran Dana Bos dalam Rangka Akslerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas' di Hotel Four Point, Medan, Selasa (28/9) (Analisadaily/Qodrat Alqadri)
Analisadaily.com, Medan - Saat pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) mulai digelar di beberapa sekolah di Sumatera Utara, tercatat lebih kurang ada 800 siswa yang tidak masuk sekolah. Alasan mereka tidak masuk sekolah tersebut beranekaragam.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Prof Syaifuddin saat acara Workshop Pendidikan 'Peran Dana Bos dalam Rangka Akslerasi Pembelajaran Tatap Muka Terbatas' di Hotel Four Point, Medan, Selasa (28/9).
Hadir saat acara tersebut Anggota Komisi X DPR RI Dr Sofyan Tan, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen) Jumeri dan lainnya.
“Sekolah tatap muka sudah dimulai namun banyak siswa tidak masuk. Ada yang mungkin kelamaan libur, ada yang kita temukan karena sudah bekerja. Dan banyak juga yang menikah. Ada sekitar 800 orang karena tiga alasan tersebut,” katanya.
Saat ditanya data berapa banyak siswa yang sudah menikah dini saat pandemi, Prof Syaifuddin belum bisa merincinya.
“Jadi masih laporan ke kita. Untuk di daerah kabupaten mana belum ada data rinci ke kita,” sebutnya.
Bukan hanya di Sumut, di Indonesia pun menurut Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Dirjen PAUD-Dikdasmen) Jumeri banyak siswa yang keluar sekolah saat pandemi ini.
“Alasannya beragam. Salah satunya masalah ekonomi. Ada yang sudah keenakan bekerja dan lain sebagainya. Untuk itu, saya minta gurunya agar melakukan door to door menjemput siswa tersebut sehingga mereka tidak putus sekolah,” katanya.
Bukan hanya itu, ia juga mengatakan meski sudah mendapat izin dari pemerintah, namun pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) tetap memiliki risiko. Untuk itu, kerja sama yang baik antara jajaran pemerintah hingga pihak sekolah dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan menjadi hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.
“Tetap ada risikonya, karena itu kerjasama kita semua dalam menerapkan protokol kesehatan menjadi sebuah keharusan,” katanya.
Jumeri menyebutkan beberapa waktu lalu ia menemukan adanya hal yang viral terkait ditemukannya penyebaran covid-19 di Padang Panjang, Sumatera Barat dan beberapa daerah lainnya. Secara khusus di Sumatera Utara, ia berharap hal seperti ini dijelaskan secara terbuka sehingga tidak memunculkan informasi yang membingungkan
Terakhir Anggota Komisi X DPR RI Dr Sofyan Tan berharap agar setelah dilaksanakannya PTM ini tidak menimbulkan kluster baru penyebaran Covid-19.
“Di Sumut kita tidak menginginkan digelarnya PTM ini menjadi kluster. Untuk itu harus terus menerapkan protokol kesehatan,” katanya.
(QQ/RZD)
