PBB Khawatir Bencana HAM di Myanmar Lebih Besar

PBB Khawatir Bencana HAM di Myanmar Lebih Besar
Masyarakat Myanmar saat melakukan unjuk rasa (AFP)

Analisadaily.com, Yangon - Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan kekhawatiran bencana hak asasi manusia yang lebih besar di Myanmar di tengah laporan ribuan tentara berkumpul di utara negara Asia Tenggara itu.

"Kita semua harus siap, karena orang-orang di bagian Myanmar ini siap, untuk kejahatan kekejaman massal yang lebih banyak lagi. Saya sangat berharap bahwa saya salah," kata Pelapor Khusus PBB untuk Myanmar, Tom Andrews dilansir dari Channel News Asia, Sabtu (23/10).

Kelompok pemantau lokal menyebutkan, lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah di negara itu terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap sejak kudeta.

Andrews, yang mempresentasikan temuan laporan hak asasi manusia tahunan Myanmar kepada Majelis Umum, mengatakan, ia menerima informasi, puluhan ribu tentara dan senjata berat sedang dipindahkan ke daerah bergolak di utara dan barat laut.

Temuan itu, katanya, juga menunjukkan bahwa junta telah terlibat dalam kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang.

"Taktik ini mengingatkan kita pada taktik yang digunakan militer sebelum serangan genosida terhadap Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada 2016 dan 2017," kata Andrews.

Sekitar 740.000 Rohingya melarikan diri dari negara bagian Rakhine Myanmar pada 2017 setelah pasukan keamanan melancarkan tindakan keras yang menurut PBB mungkin sama dengan genosida.

Andrews mendesak negara-negara untuk menolak junta militer Myanmar uang, senjata dan legitimasi yang diinginkan, mengutip pembebasan tahanan awal pekan ini sebagai bukti bahwa tekanan bekerja.

Pada hari Senin, kepala junta Myanmar, Min Aung Hlaing, mengumumkan pembebasan lebih dari 5.000 orang yang dipenjara karena memprotes kudeta.

Langkah itu dilakukan hanya beberapa hari setelah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara memberikan penghinaan besar kepada rezim militer, dengan mengecualikan kepala junta dari pertemuan puncak blok 10 negara yang akan datang.

"Pengumuman ASEAN bahwa junta tidak akan diterima pada pertemuan puncaknya yang akan datang menyerang di hati," kata Andrews.

Andrews mengatakan, pasukan yang dikendalikan junta telah mengungsikan seperempat juta orang. Banyak dari mereka yang ditahan disiksa, katanya, termasuk puluhan orang yang meninggal sebagai akibatnya.

Ia menambahkan, dia telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa anak-anak juga telah disiksa.

(CSP)

Baca Juga

Rekomendasi