Keadaan itu berpotensi akan terus berlanjut apabila Pemerintah tidak memberikan izin untuk melakukan impor jagung. Dan sampai saat ini pihak berwenang dinilai tidak bertindak dan respons sama sekali.

"Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat, termasuk Kementerian Pertanian supaya keran impor itu dibuka. Itu saja yang kami harapkan," kata Ketua Peternak Petelur Sumatera Utara, Fadhillah Boy, usai menyampaikan aspirasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara, Rabu (27/10).

Fadhillah lanjut menjelaskan, sebelumnya harga jagung Rp 3.000 dan harga telur Rp 1.000. Sekarang harga jagung sudah mencapai Rp 6.000, tapi harga telur masih tetap di kisaran Rp 1.000.

Kata dia, sudah cukup banyak peternak-peternak yang bangkrut. Data yang mereka kumpulkan, ada sekitar 16 sampai 18 juta ekor ternak sulit mendapat pakan dan peternak setiap hari terus merugi.

Ia pun menambahkan, kembali ke peraturan nomor 7 tahun 2020, yang menyebutkan harga jagung itu paling tinggi dibeli konsumen seharga Rp 4.500, tapi ternyata sekarang sampai Rp 5.400.

Pada saat bersamaan, anggota DPRD Sumatera Utara, Sugianto Makmur, menyinggung tentang kinerja kementerian pertanian, yang dia nilai tidak berfungsi dengan baik, termasuk melarang impor jagung, padahal sekarang dalam keadaan sulit didapat.

Menurut dia, hal yang sama juga terjadi saat wabah African Swine Fever (ASF) di Indonesia. Setelah berbulan-bulan baru dia bicara, bermatian ternak warga. Sekarang, berbulan-bulan dia membiarkan harga jagung tinggi.

"Karena itu kita minta kepada Presiden Joko Widodo segera mengganti Menteri Pertanian, bila tidak ada fungsinya. Dia tidak melindungi pelaku-pelaku usaha dslam bidang pertanian. Kita akan perjuangkan aspirasi ini dengan menyurati semua menteri," tegas Sugianto saat menemui massa aksi, yang diikuti Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Sumatera Utara.

Sampai kapan peternak harus menanggu kerugian setiap harinya ini dan seberapa lama mereka bisa bertahan. Kata dia, bila peternak sampai gulung tikar maka efeknya akan sangat banyak.

"Sekarang, banyak peternak itu sudah menggadaikan rumahnya, mau sampai kapan itu berlangsung. Tata niaga pertanian kita juga sangat kacau, bukan hanya jagung saja. Kita sudah bicarakan dinas terkait, apalagi kan soal impor itu kewenangan Kementerian. Tapi yang lucunya lagi itu, sekarang Kementerian Perdagangan bilang sudah saatnya impor, Kementerian Pertanian kita sedang surplus, tapi harga jagung tinggi hingga Rp 5.800," tegas Sugianto.

Ada pun tuntutan massa aksi, diantaranya copot Menteri Pertanian, Sahrul Yasin Limpo, DPRD Sumut diminta panggil Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Kemudian, Jokowi diminta buka keran impor terbatas khusus peternak ayam, dan pemerintah harus bertanggung jawab menurunkan harga jagung sesuai dengan yang ditetapkan.

(CSP/RZD)