Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, memimpin rapat rutin dengan pimpinan OPD (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Pembangunan di Sumatera Utara belum signifikan meski sudah ada perubahan. Oleh sebab itu Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajekshah, mengatakan harus ada tindakan tegas dan evaluasi terhadap para Pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) dan Biro di jajaran Pemerintahan Provinsi Sumut.
"Sudah berulangkali disampaikan, bapak ibu sudah sering mendengar, tapi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Kalau seperti ini terus, akan sangat mubazir waktu selama 3 tahun ini," kata Musa Rajekshah dalam rapat rutin bersama Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, dan pimpinan OPD Pemprov Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan.
Dia juga menyampaikan, semua berpulang kembali ke personel. Sebab, orang-orang yang ditempatkan di Pimpimnan OPD dan Biro di jajaran Pemprov Sumut merupakan hasil dari seleksi yang dilakukan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.
"Menurut saya, ini harus ada tindakan tegas. Berdasarkan penilaian kinerja, tidak berdasarkan emosional," terang Ijeck, sapaan akrab Musa Rajekshah.
Ijeck mengungkapkan dirinya sudah sampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bahwa seleksi Eselon IV dan III tidak bisa berdasarkan emosional, harus dibangun sistem. Kalau tidak, ini akan masih terus terjadi.
"Di lapangan masih saya dengar perekrutan Eselon III dan IV ini, masih ada orang di luar organisasi pemerintahan provinsi yang ibaratnya menembak di atas kuda, walaupun tidak mengurus namun lolos dianggap mengurus," ungkapnya.
Tidak hanya itu, Ijeck juga menyinggung soal tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada 2024. Contohnya Sumut sebagai tuan rumah PON, belum ada disusun program. Sebab di dalam rapat, dinas-dinas saat ditanyakan tugasnya masih bingung.
"Karena belum ada program secara utuh disusun. Nah, inilah tugas Bappeda, harusnya OPD-OPD ini, personelnya harus dinilai, mampu atau tidak. Ini harus dievaluasi, soal rencana kerja jangka pendek, menengah, dan panjang," ujarnya.
Menurutnya masih banyak dinas-dinas di Sumut jalan masing-masing, belum terintegrasi, terarah, ke mana sebenanrnya tujuan pembangunan prioritas, walaupun tidak meninggalkan pembangunan di daerah lain.
"Jadi, internal ini sekali lagi harus dievaluasi. Banyak juga masih urusannya bukan menjadi prioritas bekerja, tapi prioritas mencari muka pimpinan. Mohon bapak-bapak Eselon II ada etika, kalau ada waktu hadir, karena saya hadir dalam setiap undangan mewakili gubernur," tuturnya.
Ijeck juga menyinggung kepada OPD dan kepala dinas jangan hanya mencari muka. "Ini harus dievaluasi, Pak Gubernur. Enggak bisa hanya modal cari muka, datang. Saya ke daerah, jangankan kepala dinas, Kepala OPD pun juga tak hadir kalau saya ada acara resmi pemerintahan di daerah," tegasnya.
Selain itu, Ijeck menambahkan bahwa program UMKM harus berjalan. "Saya ingin fokus bagaimana UMKM melalui Dinas Koperasi, tapi tidak bisa bisa Dinas Koperasi sendiri. Apa yang mau dikerjakan tidak terintegerasi, semua berjalan masing-masing," tambahnya.
"Selain itu juga kampung beasiswa sudah bertahun-tahun disampaikan, juga tidak terealisasi. Dengan paksaan, semuanya menolak. Tahun ini kita paksa dan harus," tandasnya.
(JW/EAL)
