“Dasar asumsi tersebut adalah dengan mempertimbangkan bagaimana kemungkinan Covid-19 di tahun depan. Apakah masih akan seperti tahun 2021, membaik, atau justru memburuk,” kata Gunawan, Jumat (12/11).

Menurutnya, sejauh ini masalah yang membuat pertumbuhan ekonomi Sumut selama 2 tahun belakangan hingga sempat berujung pada resesi adalah respons kebijakan pemerintah yang memberlakukan PPKM atau PSBB karena pandemi Covid-19.

“Jadi, pertumbuhan ekonomi buruk karena Covid-19. Nah, respons pemerintah memang tidak bisa kita salahkan,” ujarnya.

Namun, lanjutnya, akibat Covid-19, ekonomi menjadi korban dan masyarakat harus membayar mahal untuk itu. Seandainya di tahun 2022 tidak terjadi gelombang Covid-19 lagi, dan vaksinasi mampu membentengi masyarakat dari gelombang Covid-19, pertumbuhan ekonomi Sumut akan berada dalam rentang 4,8 hingga 5,3 persen di tahun 2022.

“Akan tetapi jika tidak ada sama sekali gelombang Covid-19 lanjutan, maka Sumut bisa mencapai angka pertumbuhan maksimal di rentang 6,3 hingga 6,7 persen. Jadi tugas pemerintah hanya satu, yakni memastikan tidak ada gelombang Covid-19 lanjutan, dan vaksinasi berhasil diberikan bagi mayoritas. Atau setidaknya diminimalisir, baik dari jumlah pasien maupun angka kematian,” sebutnya.

Gunawan juga menilai, jika pandemi bisa dikendalikan, Sumut akan mampu mencetak pertumbuhan ekonomi bagus. Beberapa sektor yang mati suri akan kembali bangkit. Bukan tidak mungkin akan mencetak pertumbuhan double digit. Karena ada banyak sektor yang hidup dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi.

“Pariwisata, hotel, restoran, selama pandemi terpuruk dan diyakini bisa tumbuh fantastis jika tidak ada gelombang Covid-19 lagi. Masih banyak sektor lain yang akan tumbuh. Yang paling kita harapkan ada pemulihan belanja masyarakat sebagai indikasi pemulihan daya beli,” ucapnya.

Gunawan menekankan, sebenarnya kunci pertumbuhan ekonomi Sumut ada di tangan pemerintah dalam mengendalikan Covid-19. Jika benar-benar mampu dilakukan pemerintah, selanjutnya pembenahan di masing masing sektor.

“Di tahun 2021 dan 2019, saya menilai pemerintah mengeluarkan kebijakan yang cenderung destruktif terhadap ekonomi. Walaupun kebijakan tersbut bisa dibenarkan dalam melindungi masyarakat dari ancaman Covid-19,” ujarnya.

Oleh karena itu untuk memulihkannya adalah dengan melakukan pengendalian masalah yang sama. Jadi tidak harus berpikir sektor mana saja yang bisa dipulihkan. Harus fokus pada pengendalian Covid-19.

Setelah itu baru evaluasi sektor mana saja yang membutuhkan dukungan kebijakan lanjutan, agar potensinya bisa dihidupkan. Yang perlu diingat adalah pandemi Covid-19 sedikit banyak telah mengubah pola kegiatan ekonomi masyarakat yang berbeda. Transaksi online mendominasi dan seakan ada pergerseran pola belanja masyarakat secara konvensional ke digital.

“Dan banyak lagi tentunya tatanan sosial ekonomi masyarakat yang berubah. Jadi kebiasaan ini akan mengubah perilaku ekonomi, dan tentunya akan membuat beberapa sektor mengalami perubahan kinerja hingga terciptanya keseimbangan yang baru,” terangnya.

(RZD)