Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (17/11). (Analisadaily/Istimewa)
Analisadaily.com, Medan - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meminta agar Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan dapat diberikan 30 - 40 persen dari PPN yang dikenakan atas produk tersebut.
Dengan begitu, nantinya DBH perkebunan akan bisa lebih banyak berkontribusi bagi pembangunan, mengingat Sumut memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar.
“Kalau 30 persen saja, kami akan segera memajukan Sumatera Utara,” kata Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat rapat dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin di Medan, Rabu (17/11).
Kata Edy, selain perkebunan, potensi UMKM di Sumut juga sangat besar. Ia kemudian memaparkan jumlah UMKM mencapai 1,1 juta unit. Terdiri dari usaha mikro sebanyak 1 juta unit, usaha kecil 99.753 unit, usaha menengah 15.960 unit. Bahkan bisa menyerap pekerja sebanyak 2,6 juta orang.
Penguatan UMKM, menjadi salah satu fokus Pemprov Sumut dalam upaya percepatan pemulihn ekonomi di masa pandemi Covid-19.
“Langkah antisipasi Sumut di masa pandemi fokus mengembangkan pasar di dalam negeri, dan memperkuat UMKM sebagai harapan bagi penyelamatan perekonomian Sumut,” katanya.
Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga telah menjadi cara memperkuat UMKM. Realisasi KUR di Sumut hingga 31 Oktober 2021 mencapai Rp 9,6 triliun. Pemprov Sumut sendiri memiliki program khusus yakni KUR Sumut Bermatabat melalui Bank Sumut.
“Pemprov Sumut juga memberikan bantuan kepada UMKM. Mulai dari bantuan peralatan, fasilitasi pemasaran digital, promosi hingga pameran produk UMKM di galeri milik Pemprov,” jelasnya.
Pada kesempatan itu, Ma’ruf menyampaikan setiap daerah di Indonesia memiliki potensinya masing-masing. Namun potensi tersebut harus dioptimalkan dengan pemberdayaan masyarakat.
“Lahan cukup, SDM cukup, optimalkan menjadi suatu potensi, menjadi kekuatan, power,” ujarnya.
Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, kepala daerah perlu fokus dan upaya yang mendalam. Salah satunya dengan pemberdayaan.
“Karena itu tidak cukup dengan Bansos, tetapi bagaimana pengentasan dilakukan melalui pemberdayaan,” kata Ma’ruf.
Ia juga mengatakan, reformasi birokrasi perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Sebab hal itu berkaitan dengan pelayanan publik. Kepercayaan investor pun bergantung pada pelayanan publik.
Ia juga mengapresiasi Pemprov Sumut lantaran telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut turut oleh BPK RI.
“Saya harap capian ini harus diriringi dengan tata pemerintahan yang profesional, efisien, bersih dan juga bebas korupsi,” ucapnya.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga mengapresiasi Pemprov Sumut, karena realisasi pendapatan APBD Sumut sudah mencapai 79,35 persen.
“Sumut termasuk yang realisasinya mencapai target yang baik,” kata Tito.
Sementara realsiasi belanja Sumut mencapai 63,28 persen. Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh belanja pemerintah daerah.
“APBD agar jadi perhatian karena realisasi belanja pemerintah adalah tulan punggung utama,” ujarnya.
(JW/CSP)
