Bencana yang kerap terjadi hampir setiap tahun itu, dinilai harus dapat ditangani bersama, antara pemerintah dan masyarakat.

Dalam tinjauan tersebut, Edy menyebutkan bahwa keadaan alam memang sulit untuk bisa diprediksi. Namun untuk memperkecil dampaknya terhadap kehidupan masyarakat, berbagai upaya bisa dilakukan.

Seperti banjir akibat luapan air sungai tersebut, seharusnya dapat ditangani dengan menambah kapasitas tanggul agar lebih tinggi, melakukan pengerukan dasar/normalisasi sungai serta tidak bermukim di kawasan daerah aliran sungai (DAS) ataupun sempadan sungai.

“Ini bisa kita atasi (pengurangan dampak banjir), yang penting Bapak/Ibu mau merelakan tanah dan rumahnya (untuk diganti rugi), dan pindah dari tempatnya. Karena memang posisinya, tanggul ini harus ditinggikan lagi,” ujar Edy saat menyapa para pengungsi.

Menurut Edy kehadirannya kali ini tidak lagi membicarakan bantuan kepada pengungsi. Sebab dengan tingkat kepedulian masyarakat yang masih tinggi, ditambah lagi tim tanggap bencana pemerintah, sejatinya sudah menyiapkan segala hal yang dibutuhkan dalam penanganan dampak banjir, seperti di Kabupaten Sergai.

“Jadi kami kemari juga ada bawa paket bantuan sembako. Tetapi pasti sudah banyak itu dari Pak Bupati. Dan yang terpenting, bagaimana ‘menyembuhkan penyakitnya’ (mencegah banjir),” sebut Gubernur yang hadir bersama Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, Mewakili Pangdam I/BB, Kasdam Brigjend Purwito Hadi serta didampingi Bupati-Wakil Bupati Sergai, Darma Wijaya-Adlin Tambunan.

Usai menyapa warga di pengungsian, Gubernur pun memantau lokasi banjir yang merendam setidaknya empat kecamatan di Sergai yakni Tebingtinggi, Sipispis, Tanjung Beringin dan Sei Rampah, menggunakan helikopter.

Dari pantauan tersebut, dirinya pun meyakinkan masyarakat bahwa persoalan banjir akan diatasi dengan peningkatan kapasitas tanggul sepanjang 33 km mulai dari hulu hingga ke hilir.

Sementara itu, Kepala Satuan Non Vertikal Tertentu-Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (SNVT PJPA) Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II Provinsi Sumatera Utara, Jintho Lumbanbatu mengatakan bahwa pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menambah tinggi tanggul serta menormalisai sungai dimaksud. Namun untuk proses pembangunan, diperlukan perluasan lahan.

“Sesuai dengan desain, dari hulu ke hilir sepanjang 33 km, itu dianggarkan sekitar Rp400 Miliar. Kita lakukan normalisasi. Tetapi untuk meninggikan tanggul, kita gunakan tanah yang didatangkan (bukan dari sungai). Sudah dianggarkan, tetapi masalahnya adalah lahan,” katanya, yang langsung dijawab Gubernur bahwa Bupati sudah berkomitmen menyelesaikan pembebasan lahan.

Turut mendampingi Gubernur, Kepala Badan Penangganggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Abdul Haris Lubis, Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Bambang Pardede, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (PKP) Supriyatno, Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Aspan Sofian Batubara, Kepala Biro Umum Setdaprov Sumut Mahfullah Daulay, serta sejumlah pejabat setempat.

(JW/EAL)