Penegasan tersebut disampaikan Syaiful Syafri, yang juga Mantan Kadis Sosial Sumut 2010 di hadapan 60 TPP Desa se-Kabupaten Batubara pada Rapat Kordinasi TPP, menindaklanjuti Trainning of Trainer ( TOT ) bagi para TPP yang dilaksanakan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT ) September 2021 di Jakarta.

Rapat koordinasi dihadiri Tim Ahli Pemberdayaan Masyarakat TPP Sumut, Sidik Suyatno, dan Abdi Marman, serta dari Batubara, Pardamean Sitorus, yang diikuti 60 peserta, baik Pendamping Lokal Desa (PLD) dan Pendamping Desa (PD) Kecamatan, bertempat di Singapura Land City Hotel, Sei Balai.

Didampingi Ketua DPC PKB Batubara, Zul Irfan, dan Pembina Media Independen Online (MIO) Rahmad Hidayat, ditegaskan Syaiful Syafri, untuk tahun anggaran 2022, Dana Desa (DD) yang berasal dari APBN diperioritaskan untuk pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan ekonomi kreatif di masyarakat, dan pemberdayaan Bumdes.

“Juga pelayanan sosial dasar, seperti pendidikan anak dan stuting untuk kesehatan, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa dan ketahanan sosial desa di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir,” katanya, Jumat (19/11).

Karenanya, lanjut Syaiful, para TPP harus tingkatkan kualitas diri, pelajari peraturan perundang-undangan desa dan keuangan desa, sehingga dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan program pembangunan desa, di samping meningkatkan jejering kerja dan berkolaborasi dengan lembaga desa lainnya, seperti Pendamping PKH dari Kemensos.

“Sehingga program dana desa yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Anggota DPRD Batubara dari Komisi III PKB, Mukhlis Bakhtin, ketika memberi arahan di acara pembukaan menjelaskan, TPP Desa merupakan unsur profesional yang membantu tugas-tugas Kemendes PDTT tingkat Pedesaan.

Karenanya, kepercayaan yang diberi oleh Kemendes PTT sebagai petugas TPP di desa benar-benar dijalankan, sehingga para aparatur desa, lembaga-lembaga desa, benar-benar menjalankan tugasnya sesuai dengan RPJM Desa, yang setiap tahun program tertuang dalam RKP Desa.

“Para Kepala Desa jangan hanya sebagai simbol, dan jangan pula sebagai juru bayar dalam penggunaan dana desa, tetapi evaluasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya, apakah telah memberi kesejahteraan kemasyarakat,” tandasnya.

(RZD)