Sebagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi belanja APBD berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.

"Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing," kata Tito Karnavian.

Dalam siaran pers yang diterima Analisadaily.com, Kamis (25/11), Mendagri mengemukakan argumentasi, belanja daerah mengakibatkan uang beredar di tengah masyarakat. Dampaknya, daya beli dan konsumsi di tingkat rumah tangga akan meningkat.

Di samping itu, belanja APBD dapat menstimulus pihak swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19.

"Percepatan realisasi belanja itu berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan tumbuh sebanyak 5 persen pada akhir 2021," jelasnya.

Untuk mencapai target itu, kata Mendagri, dibutuhkan dukungan dari berbagai komponen, salah satunya pemerintah daerah seperti melalui realisasi belanja APBD.

"Kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun rupiah anggaran dari pemerintah pusat ditransfer ke daerah dan daerah memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang,” ujar Tito.

Mendagri juga meminta kepala daerah agar dapat menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah untuk menyisir berbagai program yang dapat segera direalisasikan sesuai aturan.

"Rapat koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan walikota di wilayahnya masing-masing. Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing," ungkapnya.

Menurut data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 19 November 2021, rata-rata persentase realisasi belanja APBD provinsi Tahun Anggaran 2021 sebesar 65,12 persen, sedangkan rata-rata persentase realisasi belanja APBD kabupaten sebesar 61,15 persen dan kota 59,08 persen.

Rp 226 Triliun

Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Anugerah Layanan Investasi Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (24/11), mengingatkan hingga menjelang akhir tahun ini, anggaran senilai Rp226 triliun belum terserap oleh pemerintah daerah. Jumlah ini bahkan mengalami kenaikan dibandingkan Oktober yang senilai Rp170 triliun.

"Ini sudah akhir November. Tinggal sebulan lagi, [ternyata] angkanya tidak turun, justru naik. Saya sudah peringatkan di Oktober, seingat saya Rp170 triliun, ini justru naik jadi Rp226 triliun," papar Presiden.

Menurut Jokowi, jumlah uang yang belum dibelanjakan sebesar itu terlalu banyak. Presiden meminta supaya anggaran itu segera direalisasikan.

(GAS/EAL)