Massa menyebut pembangunan jalan hotmix menuju rumah pribadi Kaban BPKAD Palas terkesan dipaksakan. Sebab masih banyak jalan umum yang lebih mendesak untuk diperbaiki.

"Kami mengutuk keras Kadis PU dan tim TAPBD yang dinilai sewenang-wenang menganggarkan uang rakyat yang tidak efektif dan efisien. Plt. Bupati harus mencopot Kadis PU yang tidak sejalan dengan visi misi Palas Bercahaya," kata Fahmi Riski Lubis dalam orasinya di halaman Kantor Dinas PU Palas, Jumat (3/12).

Fahmi mengungkapkan pembangunan jalan menuju rumah pribadi Kaban BPKAD merupakan Rencana Kerja (Renja) Dinas PU, bukan hasil Musrenbang Pemkab Palas maupun usulan dari DPRD Palas.

"Persoalan ini sangat menyayat dan melukai hati masyarakat Palas. Padahal kondisi jalan di daerah ini banyak yang tidak layak dilalui," ucap Fahmi.

Sementara Ketua Umum Gempa Palas, Sahwin Soleh Harahap, menjelaskan bahwa pembangunan jalan ke rumah Kaban BPKAD telah mengalami dua kali penganggaran.

Pada tahun 2018 APBD Palas telah dikucurkan untuk pembangunan rabat beton dengan biaya ratusan juta. Sementara tahun ini kembali dianggarkan untuk pembangunan jalam hotmix.

"Sudah layak dan patut Plt. Bupati mencopot Kadis PU dan meminta penegak hukum mengusut asal muasal perencanaan pembangunan tersebut yang dinilai janggal dan syarat akan penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya.

Kepala Dinas PU Palas, Ahmad Yani Pohan, yang diketahui jarang masuk kantor tentu saja tidak berhasil ditemui massa. Begitu juga dengan pejabat lain yang tidak mau menanggapi aspirasi puluhan mahasiswa tersebut hingga membubarkan diri.

"Pak Kadis mulai Senin hingga hari ini masih tugas luar," ungkap seorang staf yang mengaku sebagai ajudan kepala dinas.

(ATS/EAL)