Demikian disampaikan Ketua DPD Sapma IPK Sumut, Wanseptember Situmorang, Kamis (23/12) mengatakan, 6 poin tersebut yakni, elakukan kaderisasi minimal 1 kali dalam setahun, DPD kabupateb/kota melaporkan program kerja minimal 3 bulan kepada DPD Sumut, terlibat aktif dalam politik kampus, mendorong penegak hukum agar tegas mulai dari hulu sampai kehilir dalam pemberantasan narkoba.

“Mengingat Sumut salah satu pintu masuk peredaran narkoba, menjadi sosial kontrol setiap kebijakan pemerintah, agar keadilan bisa dirasakan di setiap lapisan masyarakat dan terlibat aktif mengedukasi masyarakat pentingnya protokol kesahatan untuk memutus mata rantai Covid-19,” urainya.

Rakerda yang diselenggarakan pada, Senin 20 September 2021 lalu ini dibuka oleh Sekretaris Jendral (Sekjend) DPP IPK, Arfan Maksum Nasution. Selain membuka acara Arfan Maksum juga hadir untuk memberi SK Pengurus kepada 33 DPD kabupaten/kota se-Sumut.

“DPD Sapma IPK Sumut dan DPP Sapma IPK dapat berkerja sama dengan baik sesuai aturan yang berlaku, agar bisa menjadi contoh DPD kabupaten/kota dan komisariat,” katanya.

Wakil Ketua DPD IPK, Rahmansyah Sibarani mengatakan, bersatu dan solit adalah jalan menuju kebesaran organisasi.

Sedangkan, Ketua Panitia, Effendi Kardo Naibaho mengatakan, terselenggaranya acara ini tidak lepas dari kerja keras semua kader-kader Sapma IPK yang ada di Sumut dan tentunya dukungan dari organisasi induk yakni DPP IPK.

“Saya berharap Rakerda ini mampu menelurkan gagasan progresif untuk kemajuan organisasi yang membawa dampak positif buat masyarakat Sumut," harapnya.

(YY/RZD)