Hal itu disampaikan Gubernur Edy Rahmayadi pada pertemuan dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setiyadi, Wali Kota Medan, Bobby Nasution, dan Wali Kota Binjai, Amir Hamzah serta Wakil Bupati Deliserdang, Ali Yusuf Siregar, di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Rabu (12/1).

Pertemuan tersebut membahas pengembangan angkutan massal BRT Mebidang, sekaligus penandatanganan nota kesepakatan bersama.

"Pengembangan jalan ini memang sudah terlambat, dan ini harus kita kejar. Ini harus ditata dengan baik. Kita harus saling berkolaborasi antara Pemprov dan kabupaten/kota. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Kementrian Perhubungan yang sangat perhatian dengan Sumut," kata Edy pada pertemuan tersebut.

Untuk Kota Medan, Edy meminta agar Wali Kota Bobby memulai dengan penertiban bus dan angkutan umum, parkir, dan bahu jalan. Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut, menurut Edy, memiliki jalan yang sudah tidak memadai dengan populasi penduduk yang terus meningkat.

"Sementara bahu jalan kita yang masih kecil, ditambah lagi parkir kendaraan yang semrawut," ucapnya.

Selain itu, menurut Edy, pengembangan angkutan masal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Mebidang ini juga bertujuan mempersiapkan perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumut.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi, pada kesempatan itu mengatakan, akan membantu pembangunan dan pengembangan angkutan massal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Medan, Binjai, dan Deliserdang, yang akan menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,8 triliun dari Bank Dunia dan Agence Francaise De Developpement (AFD).

Dijelaskannya, pembangunan BRT ini rencananya akan dimulai Februari tahun ini dan akan beroperasi pada tahun 2023, yang didahului pembangunan konstruksi Depot di Terminal Amplas dan Pinang Baris. Koridor BRT terproteksi akan dibangun sepanjang 21 km, dari Terminal Pinang Baris ke Terminal Amplas. Terdapat 33 stasiun BRT di sepanjang koridor terproteksi, dengan jarak rata-rata antarstasiun sekitar 600 meter.

"Yang utama kami minta adalah manajemen parkir yang harus ditertibkan. Kemudian penataan lingkungan dan jalur bahu jalan yang dapat digunakan bagi pejalan kaki dan jalur sepeda," ucap Budi.

Selain itu, Budi juga meminta Pemerintah Daerah juga menyosialisasikan pada masyarakat untuk dapat menggunakan transportasi massal guna mengurangi kemacetan.

"Kalau kita lihat data kecelakaan, di Medan ini cukup tinggi yang dilihat dari klaim jasa asuransi bagi kecelakaan di Kota Medan," katanya.

(JW/RZD)