Dalam laporan tahunannya tentang pelanggaran hak di seluruh dunia, lembaga yang berbasis di Washington itu mendesak Mahkamah Agung Brasil, Kongres dan lembaga demokrasi lainnya untuk tetap waspada dan menolak segala upaya Bolsonaro untuk merusak pemilihan pada Oktober 2022.

"Presiden Bolsonaro mencoba melemahkan pilar demokrasi, menyerang pengadilan dan mengulangi tuduhan penipuan pemilu yang tidak berdasar," kata Direktur Human Rights Watch, Maria Laura Canineu di Brasil dilansir dari Reuters dan Channel News Asia, Kamis (13/1).

Dalam laporannya disebutkan, Pemerintahnya telah mempromosikan kebijakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia di berbagai bidang, termasuk hak masyarakat adat, hak perempuan, hak penyandang disabilitas dan kebebasan berekspresi.

Kantor kepresidenan tidak menjawab permintaan komentar atas laporan hak tersebut. Bolsonaro berencana untuk mencalonkan diri kembali pada bulan Oktober, meskipun ia belum secara resmi menyatakan pencalonannya.

"Kematian polisi mencapai rekor pada tahun 2020 di Brasil, dengan jumlah kematian tertinggi akibat tindakan polisi sejak indikator mulai dipantau, dan sekitar 80 persen korban berkulit hitam," kata HRW.

"Bolsonaro telah mendorong kekerasan polisi dan membela RUU untuk mempersulit meminta pertanggungjawaban petugas polisi atas pelanggaran," sambungnya.

Masih kata Canineu, Pemerintahnya melakukan penyelidikan kriminal terhadap para kritikus, termasuk dengan menggunakan Undang-Undang Keamanan Nasional dari kediktatoran militer 1964-1985 yang dia bela.

Bolsonaro telah mempromosikan RUU untuk menolak hak banyak masyarakat adat atas tanah tradisional mereka dan, dalam praktiknya, melegalkan penambangan ilegal di wilayah tersebut.

HRW menambahkan, selama pemerintahannya, deforestasi di Amazon telah meroket ke tingkat tertinggi sejak 2006, seperti yang ditunjukkan oleh data pemerintah sendiri.

(CSP)