"Ketiga partai itu, yakni PDI Perjuangan sebesar 15,8 persen, Gerindra (13,0 persen) dan Golkar (8,1 persen)," kata Direktur Eksekutif CPCS Tri Okta dilansir dari Antara, Sabtu (5/2).

Namun, kata Okta, tingkat elektabilitas sejumlah partai politik cenderung menunjukkan stagnan atau tidak ada perubahan.

Satu partai politik yang menunjukkan kenaikan ditunjukkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mencapai 5,1 persen atau menduduki posisi lima besar di bawah PKB (6,5 persen).

Menurut dia, kecenderungan elektabilitas PSI meningkat karena faktor sikap kritis terhadap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan termasuk pembangunan stadion dan penanganan banjir yang berpengaruh terhadap elektoral partai yang menyasar generasi milenial itu.

Sebagai catatan, PSI belum mendapatkan kursi di tingkat DPR RI pada Pemilu 2019, namun sudah meraih perwakilan di tingkat DPRD DKI Jakarta.

“Di balik serangan kritik PSI terhadap Anies, terjadi semacam simbiosis mutualisme yakni baik PSI maupun Anies sama-sama berjuang untuk bisa maju ke kancah nasional,” ujar Okta.

Okta menilai DKI Jakarta sebagai barometer politik nasional sehingga menjadi ajang rebutan berbagai kekuatan politik.

Selain lima partai di atas, elektabilitas Partai Demokrat sebesar lima persen pada posisi enam disusul PKS (4,6 persen), dan Nasdem (4,3 persen).

"Dengan modal elektabilitas yang ada, parpol-parpol tersebut bisa mengamankan diri di atas ketentuan ambang batas parliamentary threshold sebesar empat persen,” tutur Okta.

Sementara itu, partai politik yang harus berjuang untuk lolos aturan ambang batas, yakni PPP (2,6 persen) dan PAN (1,5 persen).

CPCS melakukan survei wawancara tatap muka langsung terhadap 1.200 orang responden mewakili seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode "multistage random sampling periode 21-31 Januari 2022 pada tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9 persen.

(CSP)