Sumatera Utara Berlakukan Sistem Belajar Hybrid Learning

Sumatera Utara Berlakukan Sistem Belajar Hybrid Learning
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, memberikan keterangan usai rapat koordinasi dalam rangka kesiapan Rumah Sakit dalam lonjakan kasus Covid-19 dan evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM), Senin (7/2) (Analisadaily/Istimewa)

Analisadaily.com, Medan – Mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus Covid-19, terutama varian Omicron di Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menginstruksikan agar seluruh kabupaten/kota memberlakukan sistem pembelajaran campuran (hybrid learning), yaitu 50 persen dalam jaringan (daring) dan 50 persen luar jaringan (luring). Sistem ini diberlakukan mulai 7 Februari 2022.

"Pembelajaran yang dilaksanakan secara hybrid, mulai 7 Februari sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Gubernur Sumatera Utara ini saat memimpin rapat koordinasi kesiapan Rumah Sakit di Sumut dalam lonjakan kasus Covid-19 dan evaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Senin (7/2).

Selain itu, ia meminta kabupaten/kota melakukan surveilans epidemiologi, apabila menemukan kasus aktif di satuan pendidikan. Selain itu, PTM terbatas akan dihentikan apabila positivity rate lebih dari 5 persen.

Kasus penularan anak sendiri, dalam seminggu terakhir ada 94 kasus baru penularan pada anak. Berbanding terbalik dengan minggu sebelumnya yang hanya tujuh kasus. Proporsi kasus anak menyumbang 20 persen dari seluruh total kasus penularan.

"Biasanya kasus anak hanya menyumbang 10 persen, tapi saat ini kontribusi anak lebih dari 20 persen, mungkin karena berjalannya PTM, " kata Inke Nadia Lubis, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) cabang Sumut.

Inke juga memaparkan kasus Covid-19 di Sumut pada anak. Dikatakannya, pada kasus varian delta anak umur 12-17 tahun menyumbang kasus terbanyaknya yakni 47 persen, 6-11 tahun sebanyak 32 persen, 1-5 tahun 18 persen, dan di bawah 1 tahun sebanyak 3 persen.

Anggota Satgas Penanganan Covid- 19 Sumut, Restuti Saragih, meminta seluruh Satgas Penanganan Covid-19 kabupaten/kota untuk segera melaksanakan monitoring evaluasi PTM terbatas. Serta surveillance active case finding untuk dilaporkan kepada Satgas Nasional sebagai dasar untuk meneruskan atau memberhentikan PTM.

"Juga diharapkan Satgas untuk meningkatkan kecepatan cakupan vaksinasi primer dan vaksinasi booster pada pendidik, tenaga kependidikan, siswa atau mahasiswa, orang tua dan keluarga serta seluruh civitas akademika," kata Restuti.

(JW/CSP)

Baca Juga

Rekomendasi