Dalam Permenaker ini diatur, pembayaran jaminan hari tua bagi buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) baru bisa diambil apabila buruh berusia 56 tahun.

Ketua DPW FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, kebijakan Menaker Ida Fauziyah tersebut merupakan perbuatan kejam dan tak punya hati kepada kaum buruh.

"Sudah Omnibus Law mengebiri hak-hak buruh, kini yang JHT buruh juga mau dirampas, tidak punya hati, kami tegas menolak Permenaker jahat itu," kata Willy, Senin (14/2).

Willy merincikan, ketika buruh yang ter-PHK berusia 30 tahun, JHT buruh tersebut baru bisa diambil setelah menunggu 26 tahun, ketika usianya sudah mencapai 56 tahun.

"Pemerintah sepertinya tidak bosan menindas kaum buruh," ketus Willy.

Dia mencontohkan, keluarnya PP 36/2021 membuat upah buruh di beberapa daerah tidak naik. Bahkan kalau pun naik, besar kenaikannya per hari masih lebih kecil jika dibandingkan dengan ongkos parkir.

"Kenaikannya per hari di kisaran Rp 1.200. Sedangkan bayar parkir saja besarnya Rp 2.000," lanjutnya.

Lebih lanjut Willy menyampaikan, elemen buruh di Sumut semua juga menolak tegas dan menuntut agar Menaker mencabut Permenaker No 2 tahun 2022.

Dalam aturan sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT buruh yang ter-PHK dapat diambil oleh buruh yang bersangkutan ke BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) setelah 1 bulan di-PHK.

"Dengan demikian, Permenaker ini menjilat ludah sendiri dari kebijakan Presiden Jokowi dalam upaya membantu buruh yang ter-PHK, yang kehilangan pendapatannya agar bisa bertahan hidup dari JHT yang diambil 1 bulan setelah PHK," kata Willy.

Willy juga mengancam, apabila Permenaker ini tidak dicabut, maka elemen buruh Sumut akan menggelar aksi besar-besaran dalam waktu dekat.

"Kami sedang rencanakan aksi besar di Sumut," pungkasnya.

(RZD)