Pembentukan Timpora ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan secara simbolis oleh Plt. Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kumham Sumut, Betni Humiras Purba, dan Sekretaris Daerah Padanglawas, Arpan Nasution, kepada perwakilan instansi terkait yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, BIN, dan Pemerintah Kabupaten Padanglawas.

Plt Bupati Padanglawas yang diwakili Sekretaris Daerah, Arpan Nasution, berharap agar Timpora Tingkat Kabupaten dan Kecamatan se-Padanglawas yang baru saja dikukuhkan dapat membangun komunikasi yang baik, berbagi informasi dan data, serta berperan aktif dalam hal pengawasan orang asing.

"Kabupaten Padanglawas merupakan daerah perlintasan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikunjungi orang asing," kata Arpan, Kamis (17/2).

Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang, dalam laporannya mengatakan, pembentukan dan pengukuhan Timpora merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, di mana Imigrasi sebagai leading sector.

Dikatakan Saroha, kebijakan keimigrasian adalah selective policy yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang akan diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Negara Indonesia.

"Keberadaan orang asing dibutuhkan sepanjang memberikan manfaat, namun dampak negatifnya harus kita waspadai. Harus dijalin kolaborasi yang harmonis sehingga pengawasan terhadap orang asing dapat dilaksanakan secara maksimal," ungkap Saroha.

Kegiatan diakhiri dengan pemberian materi oleh Plt Kepala Divisi Keimigrasian, Betni Humiras Purba, dan Kepala Kantor Imigrasi Sibolga, Saroha Manullang, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

(RZD)