“Meski demikian kita jangan keburu memberikan penilaian tehadap temuan tersebut,” kata Pengamat Ekonomi Sumatera Utara (Sumut) Gunawan Benjamin, Sabtu (19/2).

Menurut Gunawan, biarkan pihak yang berwajib bekerja untuk mengungkap temuan tersebut. “Karena kalau dari kacamata saya, melihatnya itu akan ada banyak kemungkinan. Bisa aja tumpukan tersebut muncul karena biaya untuk membuat minyak goreng itu tadi sudah kelewat mahal. Artinya, minyak goreng berpeluang merugi jika dipasarkan mengacu kepada HET yang ditetapkan pemerintah Rp 14.000 per liter,” ucapnya.

Sehingga, lanjutnya, untuk menghindari kerugian pengusaha menumpuknya. Hingga dugaan lainnya seperti terjadinya praktik kartel, spekulan, atau praktik lain dengan orientasi keuntungan. Terlepas dari dugaan tersebut, jika seandainya minyak goreng itu tadi semuanya didistribusikan ke masyarakat Kota Medan dengan harga Rp 14.000 per liternya.

“Maka, 1,1 juta Kg itu bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Medan selama dua minggu,” ujarnya.

Gunawan menyebut, mengacu kepada data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait konsumsi minyak goreng masyarakat di Kota Medan, per kapita mengkonsumsi sekitar 0.25 liter per minggu. Rata-rata 1 keluarga di Medan membutuhkan sekitar 1 liter per minggu.

“Dan hasil dari survei acak saya ke sejumlah ibu rumah tangga, konsumsi minyak goreng per satu keluarga di Medan tidak jauh berbeda dengan survei BPS. Di Medan ada sekitar 500 ribu keluarga. Jadi 1,1 juta Kg itu tadi akan cukup untuk memenuhi rumah tangga yang di Kota Medan selama dua minggu. Jika diasumsikan, minyak goreng tersebut digelontorkan atau dipasarkan saat ini juga semuanya, maka stok minyak goreng di ritel moderen atau bahkan di semua pasar di Kota Medan akan terpenuhi,” terangnya.

Kemudian, 1,1 juta Kg minyak goreng itu akan mampu menggiring harga minyak goreng di Kota Medan ke harga yang seperti diatur oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rp 14.000 per liter, tidak ada kelangkaan minyak goreng di Kota Medan.

“Jadi, kita tentunya berharap pemerintah terus melakukan pengawasan dan terus melakukan penelusuran agar tidak ada penumpukan minyak goreng dimanapun. Dengan kelangkaan seperti ini, seharusnya di gudang itu sudah tidak terjadi penimbunan,” terangnya.

Gunawan menuturkan, pemerintah harus benar-benar menguasai atau mengawasi industri hulu minyak goreng, ditambah dengan distribusinya. Dari temuan tersebut, Gunawan justru mengkhawatirkan kemungkinan adanya praktrik serupa di tempat lain.

“Disparitas atau perbedaan harga yang tinggi ini memang menggiurkan buat oknum pengusaha. Dan yang namanya spekulan, itu bukan hanya di level pengusaha besar saja,” paparnya.

“Dengan perbedaan harga minyak goreng yang terlampu besar ini memicu tumbuhnya spekulan-spekulan di lapangan. Mulai dari pengusaha besar, pedagang besar atau distributor, pedagang pengecer hingga orang perseorangan yang memiliki kesempatan untuk meraup untung,” tandasnya.

(RZD)