Ketua KPPU Wilayah 1 Medan, Ridho Pamungkas mengatakan, kalau alasan menunggu kebijakan manajemen, hal tersebut menunjukkan keengganan produsen bekerja sama pemerintah dalam menjamin ketersediaan pasokan di masyarakat.

“Temuan minyak goreng yang belum didistribusikan dalam jumlah yang sangat signifikan ini harus diusut,” kata Ridho, Sabtu (19/2).

Dijelaskannya, dapat ditarik kesimpulan awal bahwa terjadi sejumlah kegagalan terkait adanya temuan minyak goreng tertumpuk dalam jumlah banyak, yaitu kegagalan koordinasi, kegagalan kebijakan, dan kegagalan pasar.

Kegagalan koordinasi dalam artian belum solidnya koordinasi antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk mengimplementasikan kebijakan minyak goreng, baik kebijakan terkait refaksi maupun terkait DMO (Domestic Market Obligation).

Kegagalan kebijakan, artinya kebijakan yang diambil belum tepat ketika diterapkan atau kurang memperhatikan aspek teknis penerapannya di lapangan. “Kegagalan pasar, artinya perilaku pelaku usaha yang dengan sengaja menahan pasokan dengan tujuan atau motif tertentu,” sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Pemprov Sumut, Naslindo Sirait, inspeksi mendadak atau sidak. Bersama Tim Satgas Pangan, menyambangi sejumlah gudang produsen maupun distributor minyak goreng.

"Kami melihat fakta, terdapat stok minyak goreng siap dipasarkan sekitar 1,1 juta kilogram tertumpuk di gudang," terang Naslindo.

Berdasarkan keterangan seorang pegawai gudang tersebut, jutaan kilogram minyak goreng belum disalurkan ke pedagang dengan alasan kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen. Naslindo meminta kepada manajemen produsen agar segera menyalurkan ke para distributor.

"Kami akan terus melakukan monitoring dan sidak ke produsen dan distributor untuk memastikan tidak ada yang melakukan penimbunan," ucapnya.

(RZD)