Padahal, Danau Toba telah ditetapkan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark (UGG) dan masuk dalam kategori destinasi wisata super prioritas. Maka dari itu, pemerintah seharusnya membuka rute penerbangan langsung dari luar negeri ke Bandara Kualanamu dan Bandara Silangit, untuk mendukung peningkatan wisman ke Danau Toba.

Hal itu dikatakan Anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P, Effendi Simbolon, terkait pengembangan wisata di Danau Toba, usai rangkaian kegiatan Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI) menuju Kongres ke-IV, di Museum Huta Bolon di Simanindo, Samosir, Minggu (20/2).

"Kunjungan wisatawan mancanegara ke Danau Toba masih sangat minim. Selama ini terlalu banyak transit jika para wisman ingin ke Danau Toba, tidak ada yang langsung. Selama tidak dibuka rute penerbangan langsung ke Bandara Kualanamu dan Silangit, dari negara Eropa atau negara lainnya maka akan sulit, menarik para wisatawan berkunjung ke Danau Toba," katanya.

Effendi melihat berkurangnya wisman berkunjung ke Danau Toba bukan hanya di masa pandemi Covid-19. Tetapi di tahun sebelumnya juga berkurang. Ia mencontohkan saat ada Bandara Polonia Medan, kunjungan wisman bisa mencapai 300.000 lebih sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Untuk mendapatkan devisa negara dari wisman dan Pendapat Asli Daerah (PAD) dari pariwisata di Danau Toba juga akan sulit. Tidak seimbang predikat yang diberikan bahwa daerah ini adalah tujuan wisata yang masuk klasifikasi destinasi super prioritas, kalau nyatanya fasilitas dari jalur penerbangan saja tidak dibuka," sebutnya.

Mantan Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) ini pun berharap pemerintah pusat dan daerah tidak hanya fokus ke infrastruktur dan fasilitas yang tersedia sekarang untuk menunjang peningkatan pariwisata. Hal-hal kecil seperti rute penerbangan langsung dari luar negeri, peningkatan sebuah budaya lokal juga harus diperhatikan.

"Kami sebagai putra daerah Samosir, akan terus pro aktif dan bersama berupaya peningkatan pariwisata di Danau Toba ini," ujar Effendi.

Effendi Simbolon juga mempertanyakan kinerja Badan Otorita Danau Toba (BODT) yang saat ini tidak terlihat target pencapaiannya.

"Saya menyarankan tidak perlulah BODT diotoritaskan di tujuh kawasan yang wilayahnya berbatasan dengan Danau Toba. Biarkan otonomi daerah saja yang mengembangkan agar lebih berkarakteristik dengan wilayahnya, maka akan punya ragam ciri khasnya," kata Effendi.

(WITA/RZD)