"Saya siap membantu mendorong realisasi pengusulan anggaran pembangunan yang diajukan Pemprov Sumut ke pusat. Saya akan berjuang keras agar program pemerintah daerah yang diajukan ke pemerintah pusat kita dorong agar bisa menjadi perhatian pemerintah pusat untuk pembangunan di Sumut," ujar alumni PPRA 52 yang baru dilantik menjadi anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2019-2024 ketika dihubungi.

Kelihatannya, lanjutnya, anggaran yang sampaikan pemerintah pusat dari total alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperuntukkan di Sumut sebesar Rp59,77 triliun, sebanyak Rp39,85 triliun dialokasikan untuk dana TKDD. Sedangkan untuk pengalokasian DIPA di Sumut 2022 besarannya Rp19,92 triliun.

Anggaran ini masih belum cukup besar apalagi bila dibandingkan dengan komposisi penduduk Sumut.

Idealnya Sumut ini sampai Rp150 triliun (DIPA dan TKDD).

Karena kalau kita perbandingkan dengan Provinsi Aceh yang mendapat Rp32 triliun, dengan jumlah penduduk Rp5,27 juta jiwa. Dibandingkan dengan penduduk kita 15 juta jiwa, kita menerima Rp39 triliun, sehingga relative dekat.

Meskipun Aceh punya dana otonomi khusus (Otsus) dan kita tidak, namun kalau korelasinya itu dihitung populasi dalam penerjemahan undang-undang, maka perlu dipertimbangkan agar bisa mengawal (harapan) ini hingga ke pusat.

"Artinya perlu didorong agar pemeirntah pusat lebih maksimal dan serius dalam memperhatikan pembangunan di Sumut dengan mengalokasikan anggaran lebih besar," ujar Ketua GPEI Sumut ini seraya menyampaikan sudah menjadi atensi Gubsu agar pembangunan infrastruktur di Sumut lebih di tingkatkan.

Intinya, lanjutnya, ke depannya, ia akan berusaha dimana kehadirannya di gedung Senayan asal Sumut I ini menjadi mitra kepala daerah guna meningkat pembangunan di daerah dapilnya khususnya dan Sumut umumnya.

"Dalam kemitraan ini saya akan membantu pemerintah daerah agar usulan-usulan program pembangunan supaya dikabulkan pemerintah pusat. Dengan demikian anggaran-anggaran pemerintah pusat akan diarahkan ke Sumut I khususnya dan Sumut umumnya," paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani melantik dengan mengambil sumpah jabatan dua anggota pergantian antarwaktu (PAW) untuk sisa masa jabatan 2019-2024 yakni Hendrik H Sitompul dari fraksi Partai Demokrat Dapil Sumatera Utara I menggantikan almarhum H. Abdul Wahab Dalimunthe yang meninggal dunia dan Mohammad Khairul Amri dari Fraksi Partai NasDem Dapil Jawa Timur II, menggantikan Hasan Aminudin karena terjerat kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka KPK.

"Sebelum memangku jabatan anggota dewan perwakilan rakyat, saudara-saudara wajib bersumpah berjanji menurut agama masing-masing, apakah saudara saudara bersedia," tanya Puan ata Dasco saat memimpin jalannya pelantikan PAW.

"Bersedia," jawab dua anggota PAW.

Kemudian Puan mengingatkan kepada kedua anggota DPR tersebut bahwa sumpah dan janji yang diucapkan mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.

"Tanggung jawab menjaga dan memelihara Pancasila dan UUD 1945. Sumpah, janji kepada Tuhan YME dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudara- saudara mengikuti lafal sumpah janji yang akan saya pandu," tutur Puan.

(ARU/BR)