Dalam aksi tersebut, para buruh menolak tegas Peraturan Menteri Tenagakerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Hari Tua (JHT).

Pimpinan aksi Aliansi, Rintang Berutu menyampaikan, kebijakan tersebut sangat tidak adil dan sangat merugikan kaum buruh Indonesia, serta dianggap tidak punya hati nurani kepada kaum buruh di tengah situasi badai PHK tinggi. Tapi pemerintah malah menangguhkan pengambilan dana JHT buruh di umur 56 tahun.

"Menteri Tenaga Kerja harusnya mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan buruh, bukan malah memiskinkan kaum buruh," kata Rintang yang juga selaku Ketua Umum SBMI Merdeka, Selasa (22/2).

Rintang juga mengatakan, kebijakan-kebijakan Menaker justru lebih bertanggung jawab terhadap keuntungan dan kekayaan para kapitalis pengusaha daripada keadilan dan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya, seperti pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja oleh pemerintah.

“UU tersebut mudah merekrut, mudah mem-PHK dan dapat diupah murah. Saat ini aturan PHK semakin mudah dan murah, sistem kerja “perbudakan” outsourchin atau kontrak semakin bebas dan panjang, upah semakin murah dan pengurangan hak-hak lainnya,” ungkap Rintang.

Rintang menambahkan, sejak berlakunya UU ini, jutaan pekerja sudah ter-PHK, pekerja atau buuruh belum lagi dampak pandemi Covid-19.

"Jadi uang JHT di BPJS Ketenagakerjaan untuk digunakan sebagai modal membuka usaha karena uang pesangon yang diterima sangat murah saat ini," tegas Rintang.

Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengungkapkan, rencananya aksi besok akan digelar di Kantor DRPD Sumut dan Kantor BPJS Ketenagakerjaan dengan jumlah massa aksi seribuan orang,

"Adapun tuntutan aliansi buruh Sumut ini mengusung lima tuntutan, pertama Cabut/Batalkan Permenaker No. 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) usia 56 tahun, Kedua Pecat Menaker Ida Fauziyah," tegas Willy.

Ketiga Cabut/Batalkan UU Omnibus Law No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja, keempat Tolak revisi UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan, kelima Batalkan rencana revisi UU No. 21 Tahun 2000 Tentang SP/SB.

"Massa buruh yang aksi nanti dari Kota Medan, Deliserdang, Binjai, Serdang Bedagai dan beberapa daerah sekitar, kita tetap patuhi protokol kesehatan Covid-19 pada aksi nanti," tutupnya.

Adapun 22 SP/SB Sumut yang tergabung dalam aliasi aksi ini adalah SPN-KSPI, FSPMI-KSPI, SBMI Merdeka, SBBI, PPMI, KSBSI MP, F-LOMENIK KSBSI, SBSU, SARBUMUSI, SERBUNAS, SERBUNDO, KIKES KSBSI, FTNP KSBSI MP, FSBSI MP, KSBI 92, M2I KSBSI, FSP NIBA KSPSI, FSPPP KSPSI, FARKES KSPSI, FSPP KSPSI, SPR, FSP. PAR KSPSI.

(RZD)