Hal itu diutarakan Ketua KNPI Kecamatan Medan Perjuangan, Zulfahmi Hidayat, Senin (28/2) di Medan.

"Banjir besar biasanya dalam 10 tahun terakhir sekali. Tapi ini baru dua tahun sejak 2020 saat momen kampanye Pilkada Medan kemarin. Ini harus ada evaluasi total dilakukan Wali Kota Medan," ucap Zulfahmi.

Dia menilai, beberapa Kepala OPD Pemko Medan tidak bisa melakukan gerak cepat (gercep) mengantisipasi banjir. Bahkan terindikasi ada OPD yang masih membandal, khususnya dalam penataan drainase serta izin mendirikan bangunan.

"Pemko Medan harusnya benar-benar mengecek kelayakan penerbitan izin bangunan. Masih banyak bangunan melanggar aturan sempadan sungai dan menutup drainase. Harus ada evaluasi terhadap izin dan Kepala OPD yang terindikasi nakal," kata Zulfahmi.

Dia meminta agar Wali Kota Medan mewaspadai gerakan-gerakan nakal dilakukan oknum Kepala OPD.

"Di depan Pak Wali, semuanya siap. Tapi di belakang menggerutu soal mainan dalam tanda kutip. Wali Kota Medan harus hati-hati dengan oknum seperti ini," kata Zulfahmi.

Di sisi lain, Zulfahmi juga mengutarakan beberapa OPD dan kecamatan di Kota Medan yang masih terkesan menutup diri untuk berkolaborasi.

"Masih ada beberapa OPD dan kecamatan yang menutup diri berkolaborasi dengan pemuda. Bahkan ada yang kesannya alergi berkolaborasi. Pengentasan banjir ini jangan orientasinya proyek, mengakali anggaran untuk kepentingan kelompok," tutup Zulfahmi.

Sebelumnya diketahui, Kota Medan kembali banjir pada Minggu (27/2). Banjir itu bertepatan dengan 1 tahun kepemimpinan Wali Kota Medan, Bobby Nasution.

Pantauan wartawan, banjir melanda hampir di sejumlah kecamatan di Kota Medan. Di antaranya Medan Johor, Petisah, Medan Baru, Medan Sunggal, Medan Maimun, Amplas, Medan Kota, Medan Denai, Selayang, Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Timur, Medan Deli, Medan Area, Medan Helvetia, serta Medan Labuhan.

(RZD)