Selain itu Uni Eropa juga melarang ekspor barang mewah negara anggotanya ke Rusia dan impor barang besi maupun baja dari negara tersebut.

Paket sanksi itu diungkapkan oleh Kepala Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.

Langkah-langkah baru itu merupakan serangkaian sanksi keempat yang dijatuhkan Uni Eropa terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina.

Langkah tersebut dikoordinasikan dengan Amerika Serikat dan sekutu G7 lainnya, yakni Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang dan Britania Raya.

"Besok kami akan mengeluarkan paket tindakan keempat untuk lebih mengisolasi Rusia dan menguras sumber daya yang digunakannya untuk membiayai perang biadab ini," kata von der Leyen, dilansir dari Reuters, Sabtu (12/3).

Bersama dengan sekutu lainnya, Uni Eropa akan mencabut status perdagangan Rusia sebagai "negara yang paling disukai".

Dengan mencabut status, blok Eropa itu melarang maupun mengenakan tarif hukuman pada barang-barang Rusia dan menempatkannya setara dengan Korea Utara atau Iran.

Sebagai langkah awal, Uni Eropa akan melarang impor barang sektor besi dan baja dari Rusia.

Von der Leyen mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa hak keanggotaan Rusia dari lembaga-lembaga multilateral terkemuka, seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia akan ditangguhkan.

"Rusia tidak bisa seenaknya melanggar hukum internasional dan pada saat yang sama berharap mendapat manfaat dari hak istimewa menjadi bagian dari tatanan ekonomi internasional," sebut von der Leyen.

Negara-negara G7 pekan depan akan berusaha untuk mengoordinasikan penargetan terhadap "kroni-kroni" Putin dan akan berusaha untuk memastikan Rusia dan para elitnya tidak dapat menggunakan aset kripto untuk menghindari sanksi.

Uni Eropa secara khusus akan melarang ekspor barang-barang mewah ke Rusia yang dirancang sebagai pukulan bagi kelompok elit Rusia.

Akhirnya, blok Eropa tersebut juga akan melarang investasi baru Eropa di sektor energi Rusia.

"Larangan ini akan mencakup semua investasi, transfer teknologi, jasa keuangan, dan lain-lain untuk eksplorasi dan produksi energi, dan dengan demikian berdampak besar pada Putin," tukas von der Leyen.

(EAL)