"Perlu transparansi dalam penggunaan anggaran APBD yang diperuntukkan kepada karang taruna. Apalagi APBD itu uang rakyat. Harus jelas dong, untuk apa dan untuk program apa," kata Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumut, Akhir Rangkuti, Selasa (22/3).

Menurut Akhir, Karang Taruna merupakan organisasi pemuda binaan pemerintah yang perlu pengawasan dari semua elemen kepemudaan, khususnya Dinas Sosial dan Gubernur Sumut.

"Perlu evaluasi dan pengawasan melekat dari Dinas Sosial, khususnya Gubernur Sumut. Jangan biarkan Karang Taruna berkarya tanpa kontrol dan pengawasan," ucapnya.

Sebagai organisasi pemuda plat merah, lanjutnya, Karang tmTaruna jangan disalahgunakan menjadi jembatan untuk mendapatkan proyek-proyek di pemerintahan.

"Jangan jadikan Karang Taruna itu sebagai jembatan mengejar proyek. Kembalikan Karang Taruna sesuai tupoksinya," tuturnya.

Kepada semua elemen pemerintahan, kata Akhir, diminta untuk tidak melayani oknum-oknum mengatasnamakan Karang Taruna untuk mendapatkan proyek atau kegiatan.

(JW/RZD)