Dalam aksinya mereka menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Taput agar mengambil sikap terkait langkanya pupuk bersubsidi.

Kemudian, menindak tegas oknum-oknum yang diduga mengambil keuntungan dari kelangkaan pupuk bersubsidi dan minyak goreng, serta harganya yang kian melonjak.

"Akibat kelangkaan pupuk ini orang tua kami tidak sanggup lagi membayar kebutuhan, karena pertanian tidak ada pupuk," kata orator Frimus Nababan dalam orasinya.

Menanggapi tuntutan massa, Ketua Komisi B DPRD Taput, Mangoloi Pardede mengatakan, pihaknya telah mengajukan sebanyak 25 juta ton pupuk subsidi ke kementerian.

"Namun dari ajuan yang kita sampaikan itu, hanya terealisasi 9 ton dari pusat yang didistribusikan ke 33 kabupaten/kota di Sumut, sehingga otomatis pupuk bersubsidi agak langka," katanya.

Sedangkan untuk masalah minyak goreng, dia mengatakan, kini sudah menjadi isu nasional. Namun kata dia untuk wilayah Taput keberadaan minyak goreng masih terbilang seimbang.

Usai menyampaikan aspirasinya, massa GMNI membubarkan diri dengan tertib.

(CAN/RZD)