Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin mengatakan, kenaikan harga Pertamax cukup fantastis, dan tentunya berpotensi menimbulkan resiko terjadinya peralihan konsumsi dari Pertamax sebelumnya, menjadi ke Pertalite saat ini.

“Kalau migrasi ini terjadi dalam skala yang besar, maka nanti anggaran atau APBN berpeluang kembali jebol,” katanya, Jumat (1/4).

Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah pusat memang tidak merinci kendaraan angkutan darat harus menggunakan jenis BBM tertentu. Tetapi sudah semestinya pemerintah belajar, dan sudah pasti mengetahui tentunya bahwa harga Pertamax yang naik tajam, dan ada BBM sejenis yang harganya lebih murah, yaitu Pertalite, maka migrasi untuk menggunakan Pertalite tidak bisa dihindari.

“Padahal, kita memahami dan memang sudah sepantasnya tidak lagi menyubsidi kendaraan bermotor, khususnya bagi masyarakat kaya. Untuk itu di lapangan memang dibutuhkan serangkaian regulasi agar migrasi ini tidak lantas dibiarkan terjadi begitu saja,” sebutnya.

Menurut Gunawan, karena saat ini tengah berhadapan dengan kenaikan harga enerji dunia, sampai sejauh ini belum terlihat ataupun ada kemungkinan adanya penurunan harga minyak dunia dalam waktu dekat. Ditambah lagi ada perang yang memungkinkan harga untuk naik terus atau setidaknya bertahan mahal.

Untuk itu, Gunawan menyarankan, bagi para konsumen, khususnya yang punya kendaraan mewah, sebaiknya tidak menggunakan Pertalite (subsidi). Baca lagi manual book kendaraan masing masing. Bahkan untuk kendaraan LCGC (low cost green car) sekalipun anjurannya menggunakan BBM beroktan 92. Dan mobil-mobil terbaru saat ini dianjurkan untuk menggunakan oktan di atas 90.

Bagi pemerintah daerah, khususnya gubernur. Sebaiknya diarahkan mobil kendaraan dinasnya untuk tidak lagi menggunakan Pertalite. Selanjutnya kendaraan umum, khususnya kendaraan mewah.

“Kalau di Sumut itu ada SE Gubernur terkait penggunaan Solar. Nah, saya menilai dibutuhkan imbauan serupa. Karena pada dasarnya pemerintah daerah memiliki otorisasi untuk mengendalikan kuota di masing masing wilayahnya,” sebut Gunawan.

“Yang penting kita harus berupaya agar kuota Pertalite ini jangan sampai jebol. Karena yang dikuatirkan bisa memicu kelangkaan. Yang memberikan mulitiplier buruk bagi perekonomian nasional,” tandasnya.

(RZD)