Sesuai dengan prediksi bahwa Indonesia akan mengalami era ini dalam rentang tahun 2020-2030, proporsinya diperkirakan lebih dari 60 persen.

Hal ini merupakan momentum untuk melakukan percepatan pertumbuhan ekonomi, karena jumlah ketersediaan SDM usia produktif yang melimpah.

Namun jika tidak dipersiapkan dengan baik, bonus demografi ini bisa berbalik menjadi penalty demografi, yang membawa resiko terjebaknya negara kita ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke bawah.

Demikian Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (FEB-USU) Monika Andrasari kepada Analisadaily.com, Minggu (3/4).

Menurutnya, peluang ini harus diambil dan diatasi dengan melakukan strategi dan koordinasi di antara para pemangku kepentingan dalam satu kolaborasi sehingga tantangan ini dapat dijawab bersama-sama. Yang teranyar yaitu dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di mana di antaranya program magang dan kewirausahaan.

"Di mana melalui program ini terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata, merealisasikan teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan sesuai dengan passion dan cita-citanya," paparnya.

Lebih lanjut dikatakannya, USU sebagai salah satu contoh universitas yang telah menerapkan MBKM telah melakukan berbagai penyesuaian demi mendukung keberhasilan program ini.

Di antaranya dengan melakukan MoU dengan 48 mitra kerja sama dengan perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah dan maupun perusahaan rintisan (start up).

Di samping itu juga dilakukan penyesuaian kurikulum pembelajaran yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan lulusan yang lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja serta memiliki kompetensi tinggi.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui kementerian pendidikan dan kebudayaan telah mengambil langkah untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas dan mampu berkompetisi ditengah padatnya porsi angkatan kerja. Begitupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, harus ambil bagian dalam mendukung upaya ini.

"Hal ini tidak terlepas dari Permendagri no 86 tahun 2017 yang menekankan pada tingkat sasaran pemerintah daerah dan merupakan Indikator Kinerja utama yang harus dicapai, yaitu kemampuan daerah dalam mempersiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan kompetitif, serta dapat diserap dunia usaha," paparnya.

Sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Sumut dan Renstra Disnaker Sumut diantaranya memfasilitasi pengembangan standar kompetensi kerja, sertifikasi kompetensi pelatihan kerja untuk tenaga kerja, pencari kerja dan masyarakat umum serta pelaksanaan pelatihan tenaga kerja berbasis masyarakat berdasarkan tingkat keahlian dan penyiapan tenaga kerja terampil.

Selain itu dilakukan penguatan koordinasi dinas ketenagakerjaan sumut dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut, Dinas Pendidikan Sumut, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Sumatra Utara, dalam membahas upaya-upaya penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Sumut.

"Jika indikator-indikator ini dapat direalisasikan, tentunya dengan koordinasi yang baik dari berbagai pihak, era bonus demografi tentunya tidak akan menjadi momok dalam pembangunan, melainkan katalisator yang kuat dalam meraih percepatan pertumbuhan daerah dan ekonomi secara keseluruhan," ungkapnya.

(ARU/BR)